Pendidikan sebagai Anteseden Toleransi

toleransi dan kerukunan lintas agama

Tulisan ini lahir dari keresahan saya pribadi terkait toleransi di lingkungan institusi pendidikan tinggi. Dalam sebuah kesempatan, salah seorang atasan saya sekaligus seorang dosen di salah satu perguruan tinggi ternama di Indonesia meminta untuk dibuatkan kartu ucapan selamat tahun baru bagi academic peerlist dari luar negeri. Bagi saya, hal ini merupakan inovasi yang baik guna menjaga engagement yang telah terjalin selama ini. Namun, beberapa saat setelah desain kartu ucapan tersebut saya serahkan, ada request untuk ‘menyesuaikan’ beberapa grafis yang dinilai terlalu condong pada salah satu kepercayaan tertentu, yang dikhawatirkan hal itu akan dapat memicu konflik kepentingan.

Dari kejadian itu, cukup bagi saya untuk melihat satu dari sekian banyak potret pemimpin pendidikan tinggi bangsa ini. Hal ini merupakan contoh kecil dari fenomena eksklusivisme sektarian yang menegasikan toleransi dan kebhinekaan. Realitas ini merupakan salah satu indikator lumpuhnya kemampuan sosial seorang pemimpin dalam melakukan navigasi terhadap kehidupan masyarakat yang memang sejak awal terbentuk oleh pluralitas.

Pendidikan Monokultural

Pendidikan yang bersifat monoreligius identik dengan pendidikan yang monokultural. Monokultur atau budaya tunggal merupakan sebuah bentuk kehidupan yang tunggal dan seragam. Budaya keseragaman semacam ini rentan terhadap ancaman berupa kerusakan yang bersifat total dan serempak.

Pendidikan tinggi yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang menganut paham monoreligius akan rentan terhadap ideologi radikal. Biasanya, paham semacam ini tak memiliki cukup banyak variasi dalam memberikan ilustrasi yang komprehensif dan holistik. Sebab, bagi mereka, yang menjadi fokus utama adalah bagaimana memenuhi unsur pembelajaran sekaligus tes yang terstandardisasi. Sehingga, secara tidak sadar, itu pulalah yang tidak membuat para peserta didik menjadi manusia yang utuh, dengan memiliki pemahaman akan dunia yang penuh keragaman. Yang diberikan dalam prosesnya hanyalah gambaran-gambaran sempit, cenderung sektarian, dan sebaliknya buta terhadap budaya pihak liyan. Akibatnya, jika ditilik lebih jauh, pendekatan semacam ini hanya akan memproduksi alumni yang tidak adaptif terhadap dunia yang begitu dinamis. Bahkan dapat berpotensi menjadi suatu gerombolan terideologi tunggal yang mudah dimobilisasi.

Padahal, dewasa ini, pembentukan masyarakat yang plural adalah kebutuhan sosial yang sepatutnya direalisasikan. Sebab, di mana dan kapan pun, akan terjadi petaka ketika sekumpulan orang yang besar bergerak ke arah yang sama, secara serempak, guna memperebutkan ruang, kesempatan, dan materi yang terbatas. Dalam keadaan seperti ini, proses berdesakan, saling dorong, bahkan injak-injakan akan menjadi sebuah keniscayaan. Malapraktik yang kuat yang menang, akan berulang dengan sendirinya dalam situasi serba seragam dan serentak.

Sejalan dengan konsep penciptaan oleh Tuhan, alam dan segala isinya termasuk manusia, memang memerlukan kebinekaan yang nyata. Keberagaman ritual, tradisi, dan budaya dalam menghadirkan religiusitas perlu dilihat sebagai sebuah potensi, hikmah, atau subyek pembelajaran secara multikultural sekaligus interkultural. Namun, untuk merealisasikan keinginan mulia itu diperlukan sebuah komitmen bersama dari para pelaku dunia pendidikan yang sesungguhnya telah diatur dalam UUD 1945.

Peran Pemimpin dalam Pendidikan

Bagaimanapun, proses pendidikan bangsa sangat bergantung kepada para pemimpinnya. Sejarah panjang bangsa ini pun telah menggambarkan bahwa kita adalah bangsa yang taat pada pemimpinnya. Kultur patron-client yang diwujudkan dalam perilaku taat kepada pemimpin–bahkan sejak zaman Majapahit hingga era orde baru–mewarnai kepatuhan rakyat kita kepada para pemimpinnya. Karena itu, bila pemimpin kuat, rakyatnya pun ikut kuat. Begitu pula sebaliknya.

Pada teori peniruan (teori model/imitation), sebuah teori kognitif yang dikemukakan oleh Albert Bandura (1925), karakter itu terlihat jelas; bagaimana seharusnya seorang pemimpin dapat dinilai dalam memimpin bangsa ini. Itu tidak mudah, tapi sesungguhnya juga tidak begitu sulit. Tidak sulit karena masyarakat kita telah memiliki modal dasar berupa ketaatan pada pimpinan, sehingga mau diatur dengan baik. Di sisi lain, hal itu menjadi tidak mudah ketika pemahaman dari seorang pemimpin terhadap toleransi tidak sepenuhnya dimengerti. Selama seorang pemimpin tetap memiliki sifat dengki, iri, ria, dendam, dan dengan begitu mudah menjadi pelayan hawa nafsunya, maka kedamaian di mana pun tempatnya, jangan terlalu diharapkan.

Jiwa Pemaaf

Mereka yang ingin menegakkan dan mengklaim damai–padahal memaksakan liyan agar sama dengan mereka-berarti mereka tidak punya argumentasi yang jelas. Justru, itu menandakan bahwa mereka telah menipu diri mereka sendiri. Sebab, damai senantiasa berkaitan erat dengan jiwa yang pemaaf. Makna damai harus diletakkan pada awal tindakan. Dengan kata lain, jiwa pemaaf harus hadir terlebih dahulu sebelum sebuah peristiwa terjadi. Kuncinya, ada pada seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang ideal hendaknya memiliki jiwa pemaaf. Meskipun demikian, sikap tegas, kuat, dan cepat dalam mengambil keputusan tetap dibutuhkan untuk dapat memberikan reward dan/atau punishment yang bijak. Dengan demikian, akan tercipta generasi penerus yang tidak cengeng, tidak mudah menyerah, dan tidak mencari sesuatu dengan serbainstan. Didikan dari seorang pemimpin yang memiliki karakter seperti tersebut di atas akan melahirkan generasi yang sadar akan pentingnya sebuah proses, dan dengan pemahaman akan itu, akan terbentuk sebuah jiwa yang Tangguh, lengkap dengan pengalaman yang berbekas (internalized).

Pendekatan Multikultural

Pendidikan adalah salah satu media perubahan sosial. Dan dengannya, konflik horizontal yang kerap terjadi di masyarakat, apapun bentuknya, diyakini akan mampu dimoderasi dengan baik. Dewasa ini, gagasan “multikulturalisme” banyak diusulkan agar dapat diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan. Pendekatan serupa pun mulai dihembuskan dalam ‘pendidikan karakter’ demi relevansi dengan perkembangan zaman, agar harmoni kehidupan berbangsa dan bernegara dapat lebih terjaga.

Konsep multikultural diakui sebagai sebuah realitas hidup manusia dengan keragaman budaya, etnis, kebangsaan, agama, bahasa, adat/tradisi, gender, dan lain sebagainya, yang secara sengaja diciptakan oleh Tuhan.

Banyak yang bilang bahwa ibu kandung manusia adalah pluralitas, maka, mengingkarinya sama halnya dengan mengufuri nikmat dan takdir dari Tuhan. Karena itu pula, sikap sombong, merasa hebat dan paling benar sendiri secara otomatis menjadi senyata-nyata musuh bersama. Di sisi yang lain, multikulturalisme seringkali disebut-sebut dapat menjadi solusi kehidupan untuk menumbuhkan sikap saling mengakui, menghargai dan menghormati satu sama lain. Sekali lagi, tanpa semua itu, persaudaraan dan perdamaian hanyalah sebuah mimpi. Pendidikan sebagai wadah transformasi diharapkan mampu menebarkan nilai-nilai multikulturalisme seperti toleransi, humanisme, persaudaraan, perdamaian, demokrasi, dan keadilan. Persaudaraan antarumat manusia hanya bisa dibangun dengan berlandaskan nilai-nilai universal kemanusiaan, tanpa harus menanggalkan kekhasan dari masing-masing budaya dan/atau kepercayaan. Karena bagaimanapun, kehidupan adalah tentang mencari titik temu, bukan titik beda. Bersatu pun tidak berarti harus selalu sama.

Menangkal Eksklusivisme melalui Pendidikan

Lalu, model pendidikan seperti apakah yang mesti dipertimbangkan agar tradisi eksklusivisme dan intoleransi bisa dimusnahkan secara radikal, serta keluar dari tradisi in the wall pengajaran agama?

Penting kiranya untuk dapat mempertimbangkan model pendidikan yang melibatkan peserta didik untuk turut aktif mempelajari tak hanya tentang agamanya sendiri, tetapi juga tentang agama lain. Para pengajar dapat melibatkan anak didiknya untuk berdiskusi dengan penganut agama lain agar mampu belajar mengapresiasi pihak lain yang berbeda agama melalui sebuah dialog sehat. Dialog ini pun harus terjamin netralitasnya, tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau diuntungkan. Selain itu, penting pula untuk menjaga agar dialog semacam ini tetap dilandasi oleh semangat demokratis.

Kemudian setelah pendekatan di atas berjalan dengan baik, model pendidikan dapat dikembangkan. Kali ini, pengajar tidak sekadar mengajak anak didiknya untuk berdiskusi dengan orang yang berbeda agama, namun sudah mengikutsertakan mereka dalam upaya mengampanyekan perdamaian, keadilan, harmoni, dan melibatkan anak didik dari berbagai latar belakang agama tersebut untuk turut andil dalam kerja-kerja kemanusiaan.

Dari sini, kita semua memahami bahwa sesungguhnya, musuh agama bukanlah pemeluk agama yang berbeda, melainkan berbagai masalah kemanusiaan; kemiskinan, kebodohan, kapitalisme, imperialisme, radikalisme, korupsi, kerusakan lingkungan, dan lain-lain.

Pendidikan multikultural secara garis besar telah menunjukkan bahwa semua agama mengajak kepada kebaikan. Toleransi, bagaimanapun, tak akan pernah tumbuh di hati yang gersang, yang senantiasa memandang sinis terhadap perbedaan. Tak ada cara lain untuk menciptakan masyarakat akademik yang penuh toleransi, kecuali terlebih dahulu membangun paradigma pemimpinnya sedini mungkin. Dengan demikian, maka akan terwujud masyarakat madani yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan, persaudaraan, dan kemanusiaan secara universal.

Muchammad Thoyib As

Karena setiap cerita memiliki makna~

Tinggalkan Balasan