Senin, 15 Februari 2021

Valentine sebagai Vaksin


Satu hari yang lalu tepatnya tanggal 14 Februari merupakan perayaan untuk hari kasih sayang, atau yang kerap disebut sebagai Valentine’s Day. Terlepas dari pro dan kontra di setiap perayaannya, hadirnya hari valentine tahun ini seakan membawa angin segar dan atmosfer kasih sayang di tengah hiruk pikuk pandemi COVID-19.

Tahun ini, perayaan hari valentine berdekatan dengan tahun baru imlek. Hal ini kian menjadi gema damai sekaligus sarana bagi pemupukan toleransi antar anak bangsa. Konteks kasih sayang di sini tidak hanya dibatasi oleh sekat muda-mudi yang sedang dirundung cinta, melainkan memiliki makna yang jauh lebih luas.

Di antaranya adalah kasih sayang sesama umat manusia, suami dengan istri, orang tua dengan anak-anaknya, kakak dengan adiknya, dan yang lebih penting lagi ialah kasih sayang sesama anak bangsa.

Sejatinya, esensi hari valentine telah mewarnai setiap sisi kehidupan secara global, di mana pun dan kapan pun, jauh sebelum hari valentine itu sendiri dirayakan. Nilai-nilai kasih sayang yang dibawa oleh hadirnya hari valentine kian menjadi bagian dari dinamika kehidupan umat manusia yang sejak dulu hingga kini terus berdenyut sesuai detak jantung zaman.

Sesuatu yang imajiner

Hari valentine bagi sebagian orang yang merayakannya mungkin dapat sangat berarti. Tapi, bagi sebagian yang lain, yang sedang mengalami proses survive akibat pandemi 1 tahun belakangan ini, boleh jadi kasih sayang hanya bersifat imajiner, utopis, dan penuh ilusi. Pasalnya, belum ada yang dirasa mampu untuk benar-benar menebar darma yang dikemas dalam bingkai cinta dan kasih sayang sebagai sarana membebaskan masyarakat dari belenggu pandemi.

Kita masih dibayang-bayangi oleh derita dan nestapa akibat makin buruknya perekonomian yang ditetaskan oleh arus deras ketidakpedulian sekelompok oknum. Karenanya, proses pemiskinan yang bermuara pada penurunan kualitas hidup kian menjadi sebuah keniscayaan.

Untuk menghadapi berbagai gempuran dan ancaman pandemi yang kian tak pasti, masyarakat dituntut untuk bergulat dengan kelompok masyarakat yang lain. Pasalnya, di kalangan akar rumput sendiri, masih terdapat banyak faksi antara mereka yang percaya, tidak percaya, dan bahkan tak lagi mau peduli. Hal ini kian menjadi bukti bahwa sebenarnya terdapat rentang atau kesenjangan pendidikan, serta krisis literasi yang serius di tengah masyarakat Indonesia.

Sejak kasus pertama COVID-19 masuk ke Indonesia pada medio maret 2020 yang lalu, penanganan yang diarsiteki oleh berbagai model protokol kesehatan, nyatanya belum memiliki fondasi yang cukup kuat guna mengatasi pandemi yang kini justru telah menginjak angka satu jutaan kasus. Sebaliknya, hegemoni bernuansa politik tak pernah surut mengintervensi setiap laku pembangunan yang kian mengalirkan energi keresahan dan bahkan ketakutan. 

Vaksin sebagai sebuah premis

Angin segar yang ditiupkan oleh pemerintah melalui program vaksinasi, menjadi sebuah babak baru untuk memperbaiki masa depan Indonesia paska pandemi yang kini sebentar lagi merayakan milad pertamanya. Namun, dalam perjalanannya hampir 2 bulan, program vaksinasi masih berotasi dalam orbit euforianya. Kenyataannya, vaksinasi berjalan cukup lambat dan tidak sesuai dengan target yang dicanangkan. Jika tren ini terus stagnan dan tidak ada strategi konstruktif yang diupayakan, maka perlu waktu 10 tahun lebih bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kekebalan kelompok (herd immunity).

Pada mulanya, kita berharap bahwa melalui program vaksinasi ini kesejahteraan masyarakat bisa terkatrol sebagai konsekuensi lahirnya herd immunity, namun melihat kecepatan vaksinasi yang begitu lambat, nampaknya kita masih harus banyak bersabar. Yang musti menjadi perhatian seluruh pihak, khususnya pemerintah, masyarakat sudah cukup lama menderita karena efek domino dari pandemi yang kian mengarah pada perburukan ekonomi bangsa. Tidak sulit mengamati penderitaan masyarakat yang tiba-tiba terguncang PHK karena tidak memiliki sumber pendapatan tetap, di samping kebutuhan hidup yang tak bisa ditunda. 

Penderitaan masyarakat ibarat penumpang kapal yang akan tenggelam, mereka hanya bisa berteriak, menangis, dan berharap datangnya sekoci penolong di tengah gelombang penderitaan yang silih berganti. Namun, di satu sisi, mereka juga memperburuk keadaan mereka sendiri dengan tidak mengindahkan protokol kesehatan yang diinisiasi pemerintah. Inilah dilema yang sedang kita hadapi bersama.

Ketidaksiapan mental dan moral dalam menerima informasi dan dinamika literasi kian menjadi bola salju yang memunculkan perilaku bias dari berbagai lini di akar rumput. Persinggungan di tingkat bawah juga kerap berlangsung karena memiliki persepsi yang berbeda tentang pandemi. Tiap orang merasa paling benar dan tak mau mendengar saran, apalagi kritik dari orang lain.

Memang, sebagian masyarakat masih mampu mengukir tawa. Namun, yang perlu kita ingat, bahwa tawa merupakan bentuk apresiasi subjektif atas suatu peristiwa, sehingga tak menutup kemungkinan bahwa ada sekelompok orang yang tetap mampu menertawakan dirinya sendiri walaupun sedang mengalami penderitaan.

Perayaan hari valentine di tengah kondisi bangsa yang sedang tidak baik-baik saja kian menjadi penggugah kita, untuk bersama-sama, melalui kerja kolektif, mengubah perilaku dari sikap saling menyalahkan, menjadi sebuah entitas yang menebar kasih sayang untuk berempati terhadap sesama.

Melalui momentum perayaan hari valentine ini, sejatinya penebaran kasih sayang tidak harus berhenti sebatas petuah teologi yang secara kognitif bisa dipahami. Namun, harus terus mengalir ke dalam ruang praktik kehidupan sehingga dapat dialami dan dirasakan oleh setiap orang sebagai sebuah dinamika sosial sekaligus vaksin alami dari Tuhan.

Selasa, 19 Januari 2021

Bencana sebagai Cermin Peradaban


Belum tuntas duka kita dan para keluarga korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ 182 di perairan kepulauan seribu beberapa waktu lalu, kini Indonesia kembali diliputi nestapa setelah serentetan bencana menerpa negara yang kita cinta bersama. Menilik data dari Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB), sejak awal bulan hingga tanggal 16 Januari 2021, tercatat telah terjadi 136 bencana alam di Indonesia. Terdiri dari banjir sebanyak 95 kejadian, tanah longsor 25 kejadian, puting beliung 12 kejadian, gempa bumi 2 kejadian dan gelombang pasang 2 kejadian.

Ratusan bencana tersebut menyebabkan 80 korban jiwa, 858 orang luka-luka, dan sebanyak 405.584 orang terdampak dan harus diungsikan. Berbagai media cetak dan elektronik, bahkan hingga para pegiat media sosial berlomba-lomba mengumpulkan berita aktual, sebagian besar berfokus untuk memuat penuturan sekaligus argumen dari para ahli dan birokrat penanggulangan bencana terkait sebab musabab dari berbagai peristiwa bencana di awal tahun ini. 

Tanpa kita sadari, pola pemberitaan semacam ini senantiasa berulang dalam setiap kejadian bencana. Meski dari sudut pandang saintifik, hal ini mungkin menjadi sebuah daya tarik tersendiri, namun di sisi lain, kita juga perlu mempertimbangkan bahwa ketakutan generik masyarakat juga dapat timbul dari berbagai pemberitaan yang memuat penjelasan dari para ahli. Hal ini diakibatkan oleh penjelasan-penjelasan yang sering menyebutkan baik secara tersirat ataupun tersurat bahwa wilayah Indonesia adalah wilayah yang memiliki kerentanan akan bencana yang tinggi. Sudut pandang geografis dan geologis Indonesia adalah dua hal pokok yang sering dijadikan argumentasi. Namun, sadarkah kita, bahwa dengan posisi geografis dan geologis tersebut, bencana, khususnya yang selama ini disebut sebagai bencana alam, adalah sebuah keniscayaan di wilayah Indonesia?

Arogansi dan Individualisme
Sejatinya, perilaku alam senantiasa bersifat netral, sedangkan anggapan baik dan buruknya adalah hal lain yang muncul karena paradigma manusia yang cenderung arogan dan individualis. Alam dengan segala dinamikanya telah ditakdirkan bersifat pasif oleh Tuhan, sehingga apa yang ditampakkan hanyalah merupakan sebuah respon yang wajar, apa adanya. Alam dapat diibaratkan menjadi sebuah cermin, yang hanya bisa memantulkan apa yang ada di hadapannya. Hukum tabur tuai menjadi sebuah keniscayaan.

Tanah longsor, banjir, gempa bumi, erupsi gunung berapi, dan berbagai macam bencana alam lainnya sejatinya telah ada sejak terciptanya bumi ini, jauh sebelum kehadiran umat manusia. Maka dari itu, ada atau tidaknya manusia, bumi pun tetap akan berperilaku sesuai dengan kodratnya. Tanahnya tetap akan melongsori lereng-lereng terjal, hujan-hujannya yang deras akan setia mengguyur wilayah-wilayah tropisnya, gempa tetap akan terjadi di berbagai sudut bumi, bahkan gunung-gunungnya pun tetap akan bererupsi. Karena memang begitulah dinamika natural dari bumi ini, yang justru membuktikan bahwa bumi ini sedang dan masih hidup.

Sebagai gambaran faktual sekaligus aktual, bahwa erupsi Gunung Semeru pada 1 Desember 2020, yang diikuti oleh guguran awan panas dari puncak mahameru, bukanlah yang pertama kali terjadi. Hasil penelitian terkini membeberkan fakta bahwa erupsi serupa cukup sering terjadi, bahkan erupsi pertama dari atap pulau jawa ini, tercatat terjadi sekitar 200 tahun lalu. Tepatnya pada 8 November 1818.

Seandainya pencatatan dan penelitian geologi dilakukan untuk rentang waktu yang lebih panjang, maka tak menutup kemungkinan bagi kita untuk memperoleh bukti bahwa erupsi serupa juga pernah terjadi dalam rentang waktu ribuan, ratusan ribu, atau bahkan jutaan tahun yang lalu. Yang perlu kita cermati sekaligus renungi dalam setiap kejadian bencana ini ialah, bahwa efek primer dari sebuah bencana, sebut saja erupsi gunung berapi, bahkan dengan guguran lava pijar yang besar sekali pun, tidak akan secara langsung mengakibatkan kematian. Yang justru menyebabkan kematian adalah robohnya bangunan, longsornya tanah, kebakaran, atau hal-hal lain yang merupakan efek sekunder dari erupsi tersebut. Jadi, kalau kita mampu membuat bangunan dan rumah yang tahan gempa, niscaya kita tidak akan menjadi korban gempa akibat tertimpa rumah atau bangunan kita sendiri. Kalau kita tidak tinggal di dataran pantai yang rawan tsunami, niscaya kita pun tak akan jadi korban tsunami. Kalau kita tak membangun rumah di lereng terjal, niscaya kita tak akan menjadi korban tanah longsor. Kalau kita tidak menebangi hutan secara membabi buta, tidak tinggal di bantaran sungai, dan tidak membuang sampah sembarangan, niscaya kita juga tidak akan mengalami musibah banjir. Begitu pun dalam kehidupan bersosial, jika kita senantiasa berlaku baik terhadap sesama tanpa memandang latar belakang apapun, niscaya kesenjangan sosial bisa diminimalisasi.

Di sisi lain, kita juga mesti sadar, bahwa mekanisme alami yang terjadi dan seringkali dipersepsikan sebagai sebuah bencana inilah yang memunculkan daratan Indonesia dari dasar samudera sejak jutaan tahun lalu, kemudian pada akhirnya terbentuklah gugusan pulau, bukit, dan gunung dengan segala keeksotisannya. Dari mekanisme ‘bencana’ itu pula, kemudian menghasilkan retakan-retakan yang menjadi ruang bagi minyak bumi, emas, perak, tembaga, dan beragam bahan tambang lainnya.

Erupsi gunung berapilah yang juga membuat tanah-tanah di Indonesia menjadi subur dan menyimpan cadangan air yang sangat melimpah di dalam tanah. Longsor dan banjirlah yang menghamparkan sedimen dan membentuk dataran yang subur dan nyaman untuk ditinggali manusia. Curah hujan kita yang amat tinggi juga membuat berbagai flora tumbuh subur, hingga dapat menjadi sumber penghidupan bagi makhluk yang lain, termasuk manusia. Kemudian, atas semua dinamika di atas, terlepas dari stigma kemanusiaan atas bencana yang terjadi, adilkah jika kita menyalahkan berbagai perilaku bumi sebagai penyebab terjadinya sebuah bencana?

Muhasabah Kemanusiaan
Kita sebagai insan yang senantiasa mendambakan kesejahteraan, tak pernah terlintas sedikit pun untuk menghendaki berbagai bencana, walau kita juga tak mungkin menafikan bahwa itu merupakan takdir yang telah digariskan oleh Tuhan. Namun demikian, hal ini mesti kita sikapi secara lebih arif dan bijak sebagai bentuk muhasabah demi terwujudnya keseimbangan alam yang baik untuk semua.

Segala bencana yang terjadi sejatinya tak pernah terlepas dari intervensi kita sebagai  pengelolanya. Hal ini pun sebagai pengingat bagi kita bahwa berarti masih terdapat banyak tingkah laku kita yang mesti diperbaiki. Selama perilaku kita masih belum menunjukkan keseriusan untuk merawat alam sekitar, pun kepada sesama manusia, niscaya bencana-bencana lainnya masih akan terus membayangi.

Sebagian dari kita, bahkan telah ‘mengkambinghitamkan’ Tuhan ketika bencana menimpa. Mereka berujar bahwa ini merupakan manifestasi dari kemurkaan Tuhan atas perilaku buruk kita. Namun yang seringkali kita lupa, bukankah kasih sayang-Nya jauh mendahului murka-Nya? alangkah lebih elok jika kita mempersepsikan bahwa Ia menjadikan bencana ini sebagai cermin atas perilaku kita. Ia melalui bencana ini hendak membangkitkan kesadaran kita untuk segera mengubah perilaku buruk kita menjadi lebih baik. Karenanya, cermin ini masih akan terus dihadapkan oleh-Nya sepanjang perilaku kita kepada diri kita sendiri, lingkungan, dan sesama manusia masih buruk. Dia sebagai Dzat yang Maha Indah tentu menginginkan kita sebagai khalifahNya untuk dapat hidup nyaman dengan berbagai potensi keindahan.

Jadi, untuk bagian bumi yang saat ini disebut sebagai wilayah Indonesia, berbagai potensi kebencanaan adalah sebuah keniscayaan. Karena, memang begitulah kodrat bumi sebagai tempat tinggal kita umat manusia ini telah ditetapkan. Seluruh fenomena alam tersebut adalah tanda bahwa bumi kita hidup. Tinggal bagaimana kita yang menghuninya ini dapat ‘memberikan’ penghidupan yang baik bagi bumi atau tidak. Karena, hidup pun tak berarti sehat.

Sebagai sebuah muhasabah, bahwa sesungguhnya bencana adalah jalan Tuhan untuk membangkitkan kesadaran kita. Adalah tangan lembut yang membuat seorang anak mampu merangkak dari semula hanya duduk, kemudian berdiri, berjalan tertatih dan kemudian mampu berlari. Inti dari sebuah bencana bukanlah melulu soal kerugian, kehilangan, kesakitan, kepedihan, atau pun penderitaan. Ia adalah sebuah cermin besar bagi umat manusia. Ia mestinya senantiasa membangkitkan kesadaran, bahwa ternyata wajah peradaban kita masih penuh noda dan bahkan mungkin tidak sedang baik-baik saja.

Senin, 11 Januari 2021

Jurnalisme Masa Kini: Antara Firasat dan Filsafat


Pesawat Boeing 737-524 Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ 182 rute Jakarta-Pontianak, yang berangkat Sabtu, 9 Januari 2021 pukul 14.36 WIB dan hilang kontak, hingga kini masih belum juga diketahui nasibnya.

Berbagai potensi SAR telah ikut terlibat dan dikerahkan ke wilayah perairan antara Pulau Laki dan Pulau Lancang, Kepulauan Seribu untuk melakukan pencarian. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dalam pernyataan resminya pada Minggu, 10 Januari 2021, menginstruksikan kepada para pejabat terkait untuk segera melakukan operasi pencarian pesawat Sriwijaya Air SJ 182. Termasuk, melakukan pertolongan jika ada korban yang selamat.

Sejak berita hilang kontaknya Sriwijaya Air SJ 182 viral, kasus ini sontak mengundang empati dari masyarakat. Kita seakan terhipnotis dengan ramainya berita yang ditayangkan di televisi seputar kecelakaan yang menimpa maskapai penerbangan terbesar ketiga di Indonesia tersebut. Tak bisa dipungkiri bahwa masyarakat secara umum ingin memantau setiap perkembangan dari peristiwa tersebut melalui media massa.

Sebagian orang barangkali ingin memenuhi rasa penasaran mereka dengan tidak henti-hentinya mencermati tiap tampilan berita, gambar, dan petikan wawancara yang ditayangkan di layar kaca. Bagi sebagian yang lain, di era disruptif ini, ada yang memilih untuk mengakses berita-berita tersebut melalui gawai mereka secara langsung, walau tetap ada kalangan yang lebih nyaman menyimak berita melalui media cetak. Semua pihak seperti tak ingin ketinggalan momen, mereka haus akan informasi mengenai bagaimana proses evakuasi ke-62 korban hingga indentifikasi, dan yang terpenting adalah soal sebab yang melatarbelakangi kecelakaan tersebut.

Firasat yang Dibuat
Seperti yang kita tahu, bahwa peristiwa bencana dan/atau kecelakaan semacam ini praktis menimbulkan kesedihan bagi pihak keluarga, bahkan hingga trauma bagi pihak lain yang mungkin tidak terlibat secara langsung. Namun sayang, di tengah gelombang empati dan rasa ingin tahu masyarakat yang tinggi, beberapa oknum media di Indonesia yang meliput sejumlah peristiwa bencana dan/atau kecelakaan semacam ini nampaknya masih menunjukkan kegagapan dalam menjalankan tugas mulianya. Setelah mengetahui seberapa besar skala kecelakaan dan tragedi ini, awak media pun berlomba-lomba meliput atau bahkan hingga mewawancarai para keluarga korban.

Yang patut disesalkan adalah ketika media-media tersebut membuat konten atau bahkan hingga menanyakan hal-hal yang terkait dengan ‘firasat’ kepada para anggota keluarga korban. “Apakah ada firasat sebelum terjadinya kecelakaan ini?” kalimat tersebut seakan menjadi sebuah template pertanyaan yang kerap diajukan oleh para pewarta kepada anggota keluarga korban. Selain itu, konten yang terkait dengan status media sosial korban sebelum keberangkatan juga kerap kita saksikan berseliweran di beranda gawai kita. Media seakan ingin menyampaikan kepada para pemirsa bahwa ada keterkaitan berupa ‘firasat’ antara sebelum keberangkatan seorang korban, dengan kecelakaan yang terjadi. 

Berita semacam ini sejatinya kerap kita dengar pula di sejumlah kecelakaan lain sebelumnya. Ada semacam penggiringan opini bahwa firasat menjadi sebuah hal yang penting untuk diketahui masyarakat. Firasat menjadi sebuah komoditi yang menggiurkan untuk tak hanya diciptakan, namun juga diviralkan. Jika kita tilik secara obyektif, hal yang terkait firasat ini sebenarnya tak begitu menambah informasi yang berguna bagi para pemirsa, selain hanya menjadi sarana untuk memperpanjang perspektif klenik dalam melihat suatu peristiwa kecelakaan seperti ini. 

Hal yang semestinya dapat menjadi alternatif berita dan lebih normatif untuk diekspos adalah profil korban yang inspiratif, maksud perjalanannya, dan hal-hal faktual lain yang bisa diverifikasi. Dalam hal kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ 182, bukankah lebih berguna jika wartawan bertanya soal mekanisme penerbangan di tengah pandemi yang telah ditempuh oleh para korban untuk bisa naik pesawat tersebut. Hal ini akan jauh lebih bermakna karena belakangan menjadi polemik soal meningkatnya kasus aktif COVID-19 paska libur natal dan tahun baru.

Di satu sisi, para jurnalis yang meliput peristiwa tragis seperti ini dituntut untuk berempati kepada para korban. Namun, di sisi lain, para wartawan juga dituntut untuk memberikan informasi yang bisa memberi makna dari peristiwa yang telah terjadi. Dalam kerangka semacam ini, ‘firasat’ yang sejatinya dicipta sekaligus dipersepsikan sendiri oleh media tentu sangat tidak berkontribusi bagi pemahaman khalayak kecuali hanya membuat gaduh, diskusi yang tak bergizi, dan kesedihan yang berlarut bagi pihak keluarga korban. Walau media dalam setiap produksi beritanya diliputi oleh orientasi bisnis, namun hendaknya tidak serta merta mengesampingkan fungsi edukasi yang membuat mulia tugas mereka. Tidak etis rasanya jika prinsip yang digunakan adalah ‘asal berita laku’, hingga kemudian tidak mempedulikan lagi etika gambar, judul, dan naskah yang disajikan. 

Filsafat yang Terlibat
Para pekerja media juga harus senantiasa memegang teguh kode etik jurnalistiknya, yang mana tak hanya sekedar keharusan pekerja media untuk tidak boleh menjiplak, memfitnah, berbohong, dan menerima ‘amplop’ saja. Namun yang tak kalah penting dari itu semua ialah selalu menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan rasa keadilan bagi seorang narasumber.

Media kita mungkin perlu lebih arif sekaligus obyektif dalam memandang setiap kejadian khususnya yang terkait dengan kecelakaan dan kebencanaan. Pendekatan firasat barangkali perlu dimodifikasi menjadi pendekatan filsafat. Karena tanpa filsafat, jurnalisme kita bisa terhempas bebas ke dalam lembah ketidakpedulian, membiarkan dirinya menjadi alat bagi kekuatan-kekuatan tertentu untuk merestorasi berbagai kegelisahan, sekaligus mengebiri tugas mulia seorang jurnalis untuk mewartakan kebenaran. 

Filsafat nampaknya dapat menjadi semacam mercusuar bagi jurnalisme di tengah kebimbangannya dalam memahami serta menyampaikan apa yang benar dan benar-benar perlu untuk disampaikan. Filsafat dapat memberikan alternatif paradigma, atau bahkan merekonstruksi apa yang telah diyakini oleh jurnalisme sebagai sesuatu yang tak tergoyahkan, dan tak menutup kemungkinan dapat membuka berbagai peluang epistemologi baru di tengah sumber informasi yang kian plural, selain usaha untuk memahami berbagai realitas sosial secara lebih radikal.

Kamis, 07 Januari 2021

COVID-19 : Mutasi dan Vaksinasi


Terhitung hingga awal tahun 2021, pandemi COVID-19 masih belum ada tanda-tanda enyah dari muka bumi. Bahkan, kini telah santer diberitakan terdapat sekelompok mutasi atau varian baru pada banyak kasus COVID-19 di berbagai belahan negeri. Di Indonesia sendiri, tren peningkatan kasus COVID-19 masih sangat tinggi dan cenderung pada level ‘menyayat hati’. Hal ini didasarkan pada jumlah rata-rata kasus penularan per hari dalam tujuh hari ke belakang yang telah mencapai 7.000 kasus. Secara keseluruhan, jumlah kasus aktif di Indonesia saat ini sudah mencapai 110.000 kasus.

Merespon tren peningkatan kasus infeksi yang terus meninggi, Pemerintah Indonesia merencanakan untuk segera memulai vaksinasi COVID-19 di Indonesia pada Rabu (13/1/2021) mendatang menggunakan vaksin Corona Sinovac. Ke depannya disebut akan ada 7 jenis vaksin COVID yang beredar di Indonesia. Kementerian Kesehatan telah melakukan kerja sama dengan sejumlah produsen untuk mengamankan sekitar 660 juta dosis vaksin yang akan digunakan. 

Namun, program vaksinasi ini tidak lancar begitu saja. Perdebatan dan adu argumen serta pro-kontra terjadi di kalangan akar rumput, bahkan para ahli dengan argumennya masing-masing belum sepenuhnya sepakat dengan terobosan ini. Sebut saja terkait masalah merk, uji klinis, gratis-mandiri, hingga soal halal-haram dari vaksin yang akan digunakan.

Terlepas dari berbagai persoalan dan perdebatan di atas, kasus yang terus melonjak di berbagai belahan dunia membuat umat manusia sepakat dan semakin berharap pada kehadiran vaksin yang efektif dan aman. Apalagi, di tengah ancaman gelombang kedua yang membuat prospek pemulihan ekonomi menjadi kian suram. Kini, berbagai negara di dunia selain berlomba untuk mengembangkan vaksin COVID-19, mereka juga berlomba untuk mengamankan pasokannya, karena saat ini, vaksin COVID-19 merupakan sebuah kebutuhan pokok yang kian menjadi barang langka.

Sejarah Vaksin
Vaksin merupakan zat yang berasal dari virus atau bakteria yang telah dilemahkan atau dimatikan melalui mekanisme ilmiah. Vaksin dapat digunakan untuk menghasilkan kekebalan aktif pada tubuh terhadap suatu penyakit tertentu. Vaksin sendiri sejatinya telah dikenal secara luas sejak tahun 1796 ketika vaksin cacar pertama kali ditemukan oleh seorang dokter bernama Edward Jenner di Berkeley, suatu daerah pedesaan di Inggris. 

Jadi, vaksin bukan merupakan hal baru, kendati sikap anti-vaksin juga memiliki akar sejarah panjang yang senantiasa membersamai. Selain alasan religius, ada pula alasan yang didukung argumen beragam nan kompleks. Mulai dari argumen yang menyatakan bahwa terdapat efek samping negatif akibat vaksinasi, peningkatan tingkat disabilitas pada anak terkait imunisasi. Ada pula anggapan bahwa vaksin adalah racun dan bahan yang tidak diperlukan tubuh, hingga anggapan bahwa vaksin merupakan bagian dari konspirasi elit global.

Namun, sejarah telah mencatat bahwa vaksinasi telah membawa perubahan konstruktif yang cukup signifikan pada dunia kedokteran. Salah satu tanda kesuksesan vaksin yang paling besar adalah ketika WHO berhasil menghapuskan cacar dengan cara memperluas cakupan vaksinasi cacar hingga ke seluruh dunia pada tahun 1956. Hingga akhirnya, pada 1980, cacar dinyatakan telah tereradikasi. Melihat dari sejarah, tujuan pembuatan vaksin tidak lain adalah untuk menyelamatkan umat manusia dari penyakit menular yang mematikan, termasuk COVID-19. Jangan sampai karena kelalaian dan informasi yang tidak jelas membuat kita takut untuk melakukan vaksinasi.

Yang perlu kita garis bawahi di sini ialah bahwa manfaat eradikasi sangatlah jelas; menyelamatkan nyawa dan menghindari kecacatan seumur hidup yang sebenarnya dapat dicegah. Keberhasilan vaksinasi di era sebelumnya mestinya dapat menjadi acuan bagi pencegahan penyakit baru seperti COVID-19. Sejatinya, pencegahan penyakit yang dapat menyebabkan kecacatan atau bahkan kematian adalah bagian dari upaya menanggulangi kemiskinan dan memberikan kesempatan lebih luas kepada generasi penerus untuk menjalani kehidupan yang lebih sehat dan produktif.

Lebih Dari Sekedar Pencegahan
Seiring berkembangnya ilmu kedokteran yang kian dinamis, kita pun sebagai masyarakat global perlu memiliki visi lebih besar dari sekadar pencegahan berbagai penyakit baru. Selain vaksinasi dan/atau imunisasi, masih banyak upaya yang dapat sekaligus perlu dilakukan untuk mencegah berbagai penyakit baru di masa yang akan datang. Pemanfaatan infrastruktur, kapasitas, dan strategi inovatif dalam eradikasi penyakit di masa lalu seperti halnya cacar dan polio sangatlah penting dalam strategi pengendalian penyakit lain.

Pemerintah dan masyarakat harus seiya sekata dalam penguatan sistem kesehatan. Dengan tiga dimensi (akses, keterjangkauan pembiayaan, dan mutu) jaminan kesehatan menyeluruh dapat menjadi agen perubahan di dunia kesehatan yang berimplikasi langsung terhadap masyarakat.  Tenaga kesehatan dan masyarakat sipil terkait sudah harus disiapkan, terus dilatih dan dilengkapi dengan perangkat yang diperlukan untuk meningkatkan cakupan vaksinasi dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Demikian pula laboratorium klinik yang mudah diakses serta jejaring komunikasi yang komprehensif juga akan bermanfaat bagi pengendalian berbagai penyakit. 

Manfaat Vaksin
Namun demikian, kesalahan persepsi yang sering terjadi di masyarakat secara umum adalah adanya anggapan bahwa vaksin ialah segala-galanya. Jika sudah divaksin, kita tidak akan terinfeksi. Sejatinya, itu adalah pandangan yang keliru. Vaksin akan menimbulkan respons kekebalan yang baik jika kita tetap menegakkan protokol kesehatan.

Dengan adanya sistem vaksinasi yang baik, setidaknya ada 3 manfaat besar bagi kelangsungan hidup masyarakat, di antaranya adalah; (1) penghematan biaya dalam jangka panjang. Pada awalnya, proses vaksinasi memang membutuhkan biaya yang sangat besar. Namun, jika dibandingkan dengan penghematan biaya yang berkaitan dengan pengobatan suatu penyakit, tentunya modal awal tersebut tidak akan menjadi lebih besar dari manfaat yang dihasilkan.

(2) vaksin dapat mencegah perkembangan resistensi terhadap antibiotik. Dengan adanya kekebalan tubuh dari orang yang telah divaksin, secara otomatis ketergantungan akan penggunaan antibiotik akan menurun.

(3) program vaksinasi secara tidak langsung dapat meningkatkan angka harapan hidup. Menurut data WHO, vaksin juga dapat meningkatkan angka harapan hidup dengan melindungi seseorang dari penyakit yang tidak terpikirkan sebelumnya.

Well, pada akhirnya memang tidak akan ada vaksin yang sempurna dengan efektivitas dan keamanan tinggi khususnya dalam waktu produksi yang singkat. Namun, bagaimana pun ini adalah rangkaian ikhtiar untuk terlepas dari pandemi. Jika tidak melalui vaksinasi, apa kita mau menunggu hingga COVID-19 terus bermutasi dan mengancam sanak famili yang kita cintai?

Selasa, 29 Desember 2020

Selamat Tahun Baru 2021!


Telah menjadi sebuah rahasia umum bahwa setiap momen pergantian tahun senantiasa ditandai dengan berbagai asa yang baru. Harapan untuk mewujudkan beraneka rencana selama satu tahun ke depan. Sekali lagi, tahun baru menjadi semacam epistemologi tentang sebuah tatanan yang baru.

Manusia beserta peradabannya seperti terlahir kembali pada dunia yang benar-benar gres, sehingga secara bersamaan, segala rantai sejarah yang membersamainya seolah-olah diamputasi oleh epistemologi tahun baru. Segala hal buruk di masa lalu seolah-olah hendak ditanggalkan begitu saja. Sebab, dalam diri setiap manusia telah tergantung berbagai harapan baru. Mulai dari harapan untuk menjadi makhluk sosial yang lebih baik, rezeki yang lebih melimpah, hingga kesuksesan dalam meraih kemaslahatan bersama sebagai manifestasi dari kesadaran eksistensial.

Kita sebagai seorang manusia, hidup pada sebuah dimensi ruang dan waktu. Pemaknaan terhadap sebuah kehidupan senantiasa didasarkan pada segenap asa yang menggantung dalam setiap benak kita. Ruang menjadi suatu tempat dimana seorang manusia berproses mencari eksistensi diri sebagai manifesitasi dari kesadaran tentang apa itu waktu.

Sedangkan waktu sendiri adalah sebuah masa yang tak terbatas, yang di dalamnya manusia menempuh suatu proses dialektika tentang kesadaran diri dengan ruang dimana manusia itu bertempat. Ruang dan waktu menjadi semacam pertautan yang tak pernah bisa dipisahkan dalam tiap rangkaian kehidupan manusia. Sebab, di dalam keduanya, seorang manusia hidup dan memperjuangkan senegap asa sebagai wujud dari kesadaran dirinya tentang sebuah kehidupan.

Itulah mengapa banyak filsuf mengutarakan gagasan, bahwa inti dari segala yang ada adalah materi, termasuk kita, manusia. Sebagai sebuah indikasi dari pernyataan tersebut ialah, manusia butuh suatu tempat (materi) untuk berekspresi sekaligus menunjukkan eksistensi, karena manusia sejatinya merupakan materi itu sendiri.

Tetapi, antitesis dari filsuf materialisme yang datang dari filsuf eksistensialisme nampaknya patut pula menjadi sebuah perhatian kaitannya dengan perayaan awal tahun baru ini. Ketika filsuf materialisme menyebut manusia tak ada bedanya dengan benda-benda lainnya, sebagai sebuah manifestasi dari sunnatullah (serangkaian proses hukum alam; kimia, dan biologi), sehingga seolah-olah sama seperti makhluk lain; hewan dan tumbuhan. Filsuf eksistensialisme menyangkalnya dengan argumentasi bahwa hal tersebut dapat mereduksi totalitas manusia sebagai seorang khalifah. Manusia dengan segala potensinya memiliki kompleksitas diri yang bahkan mungkin tak dapat diukur, misalnya ketika berhadapan dengan momen-momen eksistensial, seperti ketika sedang mempertimbangkan suatu hal, dirundung kecemasan, optimisme, ketakutan, berani, galau, tenang, sedih, bahagia, membenci sesuatu, dan lain sebagainya.

Momen-momen eksistensial seperti itulah yang dapat memengaruhi diri manusia dalam menjalani sebuah kehidupan. Kita bisa saja memiliki semangat yang besar dalam melakukan perubahan di setiap awal tahun baru. Namun, yang perlu kita ingat, bahwa ketika dihadapkan pada sebuah realitas yang berbeda, kemudian kesadaran eksistensial kita sebagai seorang manusia meresponsnya, bisa saja justru kita akan berbalik 360 derajat.

Kesadaran Eksistensial
Cogito ergo sum (aku berpikir maka aku ada) 
sebuah diktum dari Rene Descartes, menghadirkan sebuah tatanan dunia baru yang mampu menggerakkan kita sebagai seorang manusia untuk melampaui suatu realitas tertentu dalam kehidupan. Kesadaran untuk bertindak lebih, berpikir dan mencipta suatu realitas menjadi euforia manusia dalam setiap perayaan tahun baru.

Segenap harapan terangkai rapi, bahkan seolah-olah masa depan akan dapat ditaklukkan menjadi sebuah kenyataan (kesuksesan) yang diraihnya selama satu tahun ke depan. Hal itu menjadi sebuah bukti yang menandakan betapa kekuatan berpikir seorang manusia memiliki kekuatan yang sangat besar dalam mempengaruhi laku kehidupannya.

Dengan kemampuan berpikir yang demikian besar, manusia dapat melampaui realitas yang mungkin dalam banyak kesempatan mengungkung dirinya. Bahkan menurut Plato, dengan imajinasi (visi) yang dibayangkannya, manusia mampu menciptakan sesuatu yang dulunya belum pernah ada.

Meski demikian, kita juga mesti mawas diri dan realistis, bahwa kesadaran eksistensial pun terkadang tak mampu melampaui sebuah realitas (fenomena) yang ada. Itulah mengapa dalam kehidupan ini ada manusia yang gagal, pun ada yang berhasil/sukses.

Kesuksesan dan kegagalan dalam hidup merupakan dampak dari berbagai dialektika kesadaran eksistensial dengan realitas hidup manusia. Bahkan terkadang, yang menentukan kesuksesan atau kegagalan bukanlah kesadaran, melainkan realitas (fenomena) yang telah ada di dalam hidupnya.

Oleh sebab itu, dalam mengarungi perjalanan satu tahun ke depan, bahkan seterusnya, kematangan psikologi kita menjadi salah satu kunci sukses dalam mengarungi bahtera kehidupan. Kesiapan mental dalam menghadapi manis-getirnya perjalanan hidup harus menjadi pengawal setiap harapan yang kita bangun pada awal tahun.

Karena kenyataan yang ada di depan belum jelas dan masih menjadi misteri. Manusia boleh saja mengusahakan yang terbaik, tetapi Tuhan dengan keluasan kuasanya bisa mencipta berbagai kemungkinan di luar prediksi manusia.

Kesadaran Spiritualitas
Maka, selain menggerakkan kesadaran eksistensial kita sebagai seorang manusia, pada momentum tahun baru ini kita pun perlu menggerakkan kesadaran spiritualitas kita dalam menjalani kehidupan. Dengannya, diharapkan kita tidak akan hampa terhadap kesunyian, pun tidak mudah putus asa.

Kesadaran spiritualitas membuat manusia mampu membaca makna dan nilai sebuah kehidupan seutuh-utuhnya, sehingga tidak semua peristiwa atau realitas buruk bagi orang yang memiliki kesadaran spiritualitas dianggapnya buruk pula. Singkat cerita, kehidupannya dipenuhi dengan prasangka baik terhadap Tuhan dan apa yang digariskanNya. Orang yang memiliki kesadaran spiritualitas memiliki cara berbeda dalam memandang sekaligus memahami realitas, sehingga kegagalan seribu kali pun tak membuat mereka berhenti memperjuangkan berbagai harapan dalam hidup.

Nilai hidup bagi orang yang memiliki kesadaran spiritualitas bukanlah pada hasil, tapi lebih pada orientasi akan usaha guna mencapai kesempurnaan hidup. Selain itu, kesadaran spiritualitas mengarahkan manusia pada jalan yang baik dan menghindarkan manusia dari perbuatan yang buruk.

Dalam mencapai kesuksesannya, ia pantang untuk menggunakan metode yang bertentangan dengan norma, seperti halnya kecurangan, perilaku koruptif, dusta, dan lain sebagainya. Realitas hidup bagi orang yang memiliki kesadaran spiritual yang tinggi senantiasa diarahkan pada sebuah pencapaian yang sempurna, sebab mereka sadar bahwa pencapaian apa pun yang didapatkan di dunia, pada saatnya nanti akan terdegradasi dan sirna.

Semua yang ada hanyalah titipan Tuhan. Manusia hanya terus berkejaran dengan waktu, walau seringkali seolah-olah hendak menaklukkannya. Sementara waktu memang terlampau besar untuk dapat kita taklukkan.

Pada saatnya nanti, manusia tidak akan mampu melawan waktu, karena waktu adalah keabadian, ia tak memiliki batas awal dan akhir. Sedangkan tahun baru sejatinya hanyalah ‘ilusi’ buatan manusia sebagai rangkaian usaha untuk menaklukkan waktu dengan memangkasnya menjadi keratan detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, hingga tahun.

Itulah mengapa, ilusi manusia, pada saatnya nanti tetap akan berlalu. Sebab, waktu tetaplah waktu, ia sama dan tak sekalipun berbeda. Tetapi, atas nama ilusi, biarlah kita tetap saling beruluk salam: Selamat Tahun Baru 2021!

Selasa, 01 Desember 2020

Terorisme dan Jihad sebagai Diskursus Publik


Belakangan ini, fenomena terorisme kembali menyedot perhatian khalayak Indonesia. Meski atensi sebagian publik tetap tertuju pada kasus-kasus terkait pandemi serta ajakan jihad melalui perubahan lafadz adzan yang viral di sosial media, tampaknya, fenomena terorisme tetap menjadi diskursus utama di Republik ini.

Hal ini dipicu oleh serangkaian teror yang diduga dilakukan oleh kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Ali Kalora cs. pada Jumat (27/11) sekitar pukul 10.00 Wita di sebuah Desa Lembatongoa, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Tak hanya membunuh satu keluarga, Ali Kalora cs juga membakar sejumlah rumah dan mengambil barang-barang warga.

MIT sendiri merupakan salah satu kelompok militan di Indonesia. Kelompok ini menjadi otak dari banyak aksi teror di Sulawesi Tengah. MIT yang bermarkas di Poso juga sering disebut sebagai corong organisasi gerilyawan Islam Irak-Suriah (ISIS). Munculnya ISIS tak bisa dipisahkan dari runyamnya konflik yang terjadi di Timur Tengah, khususnya kawasan Irak dan Suriah. Fenomena ini kemudian seiring waktu merambah dan mendapat banyak pengikut di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Bahkan negara kita bersama Filipina pernah mendapat julukan sebagai the forefront of al-Qaeda in the Southeast Asia

ISIS sebagai sebuah gerakan lebih tepat dikatakan sebagai neo-Khawarij yang menganggap pemahaman di luar mereka adalah salah. Kelompok Khawarij inilah yang pada zaman salaf menunjukkan sikap pembangkangan pada khalifah Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah (kw) dan pada akhirnya menginisiasi pembunuhan Sayyidina Ali kw dan bahkan para pemimpin Islam lainnya. Pada banyak hal, neo-Khawarij ini kemudian identik dengan kelompok al-Qaeda yang dipimpin oleh Osama bin Laden.

Fenomena Jihad dalam Tataran Global
ISIS bagi sebagian orang merupakan sebuah daya tarik, hingga mereka pun rela berbaiat untuk mendukungnya. Indonesia sebagai basis umat islam terbesar sekaligus paling heterogen di dunia, tak ayal ikut menjadi pangsa pasar yang menggiurkan. Fenomena jihad ISIS kian menjadi gerakan global yang cukup berpengaruh secara signifikan di Indonesia, yang sebenarnya jika ditilik lebih mendalam, hanya berkutat pada mis-interpretasi dan brainwashing seputar peperangan dan kesyahidan.

Sentuhan emosional-spiritual itu nampaknya berhasil memprovokasi sekaligus menghipnotis sebagian masyarakat Indonesia untuk ikut bergabung bersama ISIS. Penggunaan teknologi modern seperti internet dan sosial media untuk mempropagandakan agendanya dan merekrut anggota baru menjadi salah satu sebab bagaimana fenomena jihad yang pada awalnya hanya bersifat lokal di Timur Tengah saja, kini dapat menjadi sebuah fenomena global, hingga ter-import ke negeri kita.

Pidato Abu Bakar al-Baghdadi selaku pendiri ISIS yang diunggah di YouTube dan dilihat oleh ribuan atau bahkan jutaan netizen adalah bentuk propaganda bahwa sistem kekhalifahan dapat berdiri di zaman negara bangsa ini. Tak ayal, ajakan ini bak membius sebagian umat Islam yang merindukan sistem kekhalifahan pasca-Kekhalifahan Turki Ustmani runtuh pada awal abad ke-20. Baiat Santoso selaku pencetus sekaligus pemimpin tertinggi (Amir) MIT kepada ISIS yang diunggah ke Youtube pada 30 Juni 2014 adalah salah satu bentuk strategi propaganda dan perekrutan anggota baru untuk bergabung dalam gerakan jihad ini di Indonesia.

Perlu Ketegasan Pemerintah
Propaganda busuk yang dilakukan oleh sekian underbow ISIS yang bahkan berhasil mengecoh banyak umat islam harus disikapi secara tegas dan tuntas. Terminologi jihad yang secara serampangan dan sepihak ditafsirkan oleh ISIS dan para pengikutnya jelas merupakan sebuah pendiskreditan martabat dan jati diri Islam sebagai agama yang rahmatan lil ‘alamin. Hal-hal tersebut juga telah sangat gamblang mereduksi makna jihad yang sebenarnya amat luas dan kontekstual.

Pembajakan makna jihad dengan ajakan untuk memerangi pihak liyan di luar golongannya jelas merugikan kemuliaan Islam, dan bahkan dapat memunculkan kembali isu islamophobia di kalangan masyarakat dunia. Itulah mengapa perbuatan tercela kaum neo-Khawarij semacam ini perlu disikapi secara serius dan penuh perhitungan.

Sebagai kaum muslimin sekaligus representasi dari agama islam yang penuh moderasi, para cendekiawan muslim yang moderat dan progresif hendaknya dapat mengisi celah-celah kekosongan yang ada pada media-media global dan sosial media agar tak dikuasai oleh diskursus pemikiran yang fundamentalis dan menyesatkan. Para ‘alim setidaknya harus mulai memviralkan Islam yang damai, toleran, progresif, dan berkemajuan pada umat melalui teknologi modern dan media global.

Meskipun fenomena terorisme dan jihad ini oleh sebagian orang dianggap tidak terlalu penting, namun, jika dibiarkan begitu saja, tak menutup kemungkinan bahwa gerakan semacam ini dapat menjadi sebuah ancaman yang destruktif. Karenanya, pemerintah harus bersikap tegas terhadap gerakan-gerakan semacam ini. Langkah preventif tentu menjadi opsi yang patut dipertimbangkan alih-alih memilih tindakan yang represif-eksploitatif. 

Kita melihat bahwa fenomena propaganda peperangan yang dialihbahasakan menjadi jihad di era yang penuh kedamaian ini jelas tidaklah relevan. Tak hanya kelompok teroris yang patut diwaspadai, kita juga tak boleh lengah dengan organisasi-organisasi yang juga sering melakukan tindak kekerasan baik verbal maupun nonverbal terhadap kelompok selain mereka. Teranyar adalah munculnya fenomena ajakan jihad melalui penggantian lafadz adzan ‘hayya alash-sholah’ (marilah sholat) menjadi ‘hayya alal jihad’ (marilah jihad) sambil menenteng pelbagai senjata yang viral di sosial media beberapa waktu lalu hingga sempat membuat resah masyarakat. Kelompok ini juga perlu mendapat atensi khusus nan serius oleh pemerintah sebelum bermetamorfosis menjadi sebuah organisasi radikal ketika berjumpa dengan momentumnya seperti halnya di Irak dan Suriah.

Yang tak kalah penting, pemerintah seyogianya perlu melibatkan organisasi-organisasi yang memang selama ini telah membuktikan komitmennya pada negara seperti halnya Muhammadiyah dan NU untuk dapat bersama-sama melakukan langkah-langkah preventif-edukatif terhadap proliferasi gerakan radikal semacam MIT.

Rabu, 25 November 2020

Pergeseran Nilai Seorang Guru


Sepanjang kehidupan kita, terlepas dari apa pun profesi dan status sosial kita saat ini, kita pasti pernah mendapatkan gemblengan dan sentuhan ‘magis’ seorang guru. Guru tak selalu mereka yang berprofesi sebagai pengajar di sebuah institusi pendidikan tertentu, hakikatnya, siapa pun yang telah dengan ikhlas mengajarkan satu ilmu pada kita, maka dialah guru yang patut kita muliakan. Itulah satu realitas sosial yang tak mungkin dinafikan sepanjang sejarah peradaban manusia. Maka dari itu, peran guru dalam kehidupan ini menjadi satu hal yang esensial. Oleh sebab itu, dalam hal ini guru berperan sebagai mesin pencetak sekaligus motor keilmuan, tindak-tanduk, hingga tatanan peradaban yang ke depan mampu menjaga kesinambungan antargenerasi. Sebagai sebuah sosok yang mulia, guru tak hanya mentransformasikan ilmu kepada seorang siswa, namun lebih jauh dari itu, ikut berperan dalam membentuk manusia yang mampu memanusiakan manusia. Bahkan, dalam tradisi sufistik, orisinalitas dan keabsahan sang guru (mursyid), sangat ditentukan kepada siapa dia berguru (sanad keilmuan). Hal ini semata-mata untuk memastikan kemurnian dan kesahihan amaliah yang diajarkannya. 

Secara etimologi, guru berasal dari bahasa Sanskerta dan terdiri atas dua kata, yaitu gu (kegelapan) dan ru (menghilangkan). Karenanya, peran substansi seorang guru ialah memberikan pencerahan kepada seorang siswa, ‘minadzulumati ilannuur’, mengantarkan para pencari ilmu dari keadaan yang penuh dengan ‘kegelapan’ (jahiliah) menuju suatu titik pencerahan. Jahiliah di sini tak hanya dapat dimaknai sebagai sebuah kondisi ketidaktahuan dari aspek saintifik, namun juga meliputi aspek-aspek moralitas yang jauh dari normal sosial. Mengingat peran mulianya, dalam tradisi pesantren, menghormati guru sama pentingnya dengan memuliakan ilmu (Sayyid Bakri bin Sayyid Muhammad Syatha Ad-Dimyathi dalam Kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajul Ashfiya).

Namun, seiring berjalannya waktu, kita pun tak dapat memungkiri bahwa telah terjadi pergeseran nilai atas sosok dan profil seorang guru. Problematika seputar guru sesungguhnya telah menjadi problem nasional yang berkepanjangan, sebut saja masalah kesejahteraan yang tak sebanding dengan beban yang harus dipikul, hingga yang paling baru adalah tentang profesionalisme guru yang terus diperdebatkan.

Jika ditarik ke belakang, kita pun akan menemukan salah satu akar permasalahan yang kini santer dipersoalkan, sebagai obyek regulasi, guru telah ‘dikorbankan’. Potret guru entah sengaja atau tidak, telah tercetak buram, kemudian dibingkai dengan citra sebagai ‘pahlawan tanpa tanda jasa’. Gelar inilah yang kemudian membuat sosok guru dan masyarakat secara umum menjadi ternina bobokkan, sehingga banyak dari kita memahami bahwa guru tak lain hanya merupakan profesi yang ‘nrimo ing pandum’, dengan segala kekurangan dan keterbatasannya. Guru digambarkan menjadi sosok yang siap menderita, legowo, menerima apa pun kebijakan yang diproduksi oleh pemerintah, sederhana, tanpa pamrih, dan hal-hal ‘utopis’ lainnya. Image inilah yang sesungguhnya harus segera diluruskan. Guru, betapa pun mulianya, adalah tetap seorang guru, dan pahlawan tetaplah pahlawan. Keduanya kendati serupa, namun tetap tak sama.

Gelar pahlawan tanpa tanda jasa yang melekat pada profesi guru itulah yang menyebabkan guru menjadi terhegemoni dalam bingkai kegagahan yang sesungguhnya juga memiliki sisi ke-tak berdayaan. Profesi guru seolah terkungkung dalam prosa indah ‘pahlawan tanpa tanda jasa’. Sehingga, guru kian tergambarkan sebagai seorang resi, yang sehari-hari tak lagi memikirkan materi dan harta duniawi, lebih jauh, muncul stigma bahwa guru tak pantas untuk sekedar hidup cukup.

Sekali lagi, guru bukanlah resi dalam cerita pewayangan, yang tugasnya hanya mencetak para ksatria agar senantiasa membela kebenaran, tanpa memperdulikan kebutuhan hidupnya. Sesungguhnya yang harus dipahami, guru di Republik ini adalah sosok nyata yang hidup berdampingan dengan kita sebagai warga negara. Guru adalah guru, ia bukanlah resi. Guru di Republik ini adalah guru yang masih menginginkan terpenuhinya kebutuhan hidup di samping tentu keinginan mencerdaskan anak didiknya. Maka, sudah saatnya bangsa dan masyarakat Indonesia menempatkan guru dalam deretan profesi yang terhormat lainnya. Sehingga, guru dihargai karena profesinya sebagai guru, sebagaimana kita menghormati dan menghargai profesi-profesi lainnya secara profesional. 

Guru adalah guru, profesionalisme guru semestinya ditempatkan pada ukuran bagaimana ia mencerdaskan anak didiknya. Oleh sebab itu, sudah saatnya guru memiliki wibawa secara ekonomi, politik, sosial budaya, dan intelektual di hadapan masyarakat. Wibawa yang dimiliki oleh guru, akan menempatkan sosok guru sebagai sosok yang dinilai, dihargai, dan dihormati secara profesional. Bukan karena iba, kesederhanaan, atau bahkan karena gelar ‘pahlawan tanpa tanda jasa’ yang melekat padanya.

Dengan terbebasnya guru dari predikat-predikat semu di atas, diharapkan suatu saat akan muncul ‘Ki Hadjar Dewantara’ baru yang benar-benar menjadi pahlawan, yang mencurahkan hidupnya untuk mengabdi demi kemaslahatan peradaban dan dunia pendidikan. Dirgahayu, Bapak-Ibu Guru Republik Indonesia!

Jumat, 20 November 2020

Menyoal Ketajaman Pisau Hukum Negara


Akhir-akhir ini, kita kerap disajikan berita mengenai berbagai kegiatan publik yang melanggar protokol kesehatan (prokes) di berbagai wilayah di Indonesia. Hal ini menggelindingkan bola salju kesadaran kritis-fungsional terhadap praktik ketidakadilan di berbagai tempat oleh berbagai kelompok masyarakat sipil (civil society).

Atas nama keadilan pula, kita tentu layak menyoal keseriusan pemerintah dan institusi penegak hukum dalam mengasah ketajaman pisau hukum negara. Jangan sampai, penurunan kualitas penegakan hukum dan ambivalensi penegakan prokes saat pandemi kian menjadi fakta yang merisaukan.

Apapun pandangan kita soal pandemi, kita tentu sama-sama tahu bahwa tren kasus pandemi di Indonesia belum bisa dikatakan terkendali. Di sisi lain, kita pun tidak menginginkan terjadinya benturan atau konflik berlatar belakang sentimen apapun, namun yang lebih penting daripada itu semua ialah jangan sampai ada pencideraan terhadap bangunan kesadaran publik akan kesehatan dan jaminan kehidupan masyarakat. Sejatinya, berbagai respon masyarakat yang menunjukkan keresahan terhadap maraknya pelanggaran sosial, bersifat substansial. Masyarakat merasa perlu untuk menuntut kepada negara (pemerintah) supaya lebih tegas dalam menindak setiap praktik pelanggaran sosial, apapun latar belakangnya. Karena ketika negara (pemerintah) seolah melakukan pembiaran, maka kesabaran publik dapat menuju kepada titik toleransi yang justru dapat menimbulkan ekses yang luar biasa bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kecenderungan seperti itu menimbulkan konsekuensi yang sangat menakutkan. Ketika sebuah komunitas terperangkap masalah dan tidak mendapatkan jalan keluar untuk mengeliminasi potensi konfliknya, maka komunitas-komunitas tersebut “dipaksa” untuk memilih jalannya sendiri, karena pemerintah dan penegak hukum tak kunjung hadir sebagai penengah. Tak jarang, pilihan itu tampak sebagai sesuatu yang sangat ekstrem, sebagaimana tercermin dari rangkaian konflik horizontal di berbagai media belakangan ini.

Selain itu, keresahan ini juga memiliki logika konstititusional, yakni meneguhkan sikap kebangsaan yang dilandasi oleh semangat kebhinekaan, keberagaman, kemanusiaan dan toleransi multikultural. Apalagi sebagian dari elemen masyarakat kita masih memendam trauma dan menganggap eksistensi konstitusi saat ini terancam oleh menguatnya kekuatan ideologi transnasional yang ingin membentuk negara teokratis dan mengganti dasar negara Pancasila.

Memang, menjelang musim pemilihan kepala daerah serentak dan di dalam iklim demokrasi yang terkesan kian liberal ini, setiap entitas warga negara maupun kelompok-kelompok tertentu berhak menunjukkan ekspresi politiknya, namun bukan berarti ekspresi politik tersebut dapat serta merta menegasi koridor hukum dan konstitusi.

Ironisnya, pelanggaran sosial yang terjadi belakangan ini kerap dikaitkan dengan legitimasi kelompok mayoritas tertentu yang justru melahirkan resistensi masyarakat. Hal ini seharusnya tidak akan terjadi apabila negara (pemerintah) tegas dalam menegakkan prinsip konstitusi dan aturan hukum yang berlaku.

Sejatinya, resistensi masyarakat memiliki muara tujuan untuk menegakkan prinsip hidup bernegara yang damai, rukun dan adil di tengah samudera perbedaan. Sudah saatnya negara (pemerintah) merespons dengan langkah imperatif yang tegas dan adil. Negara tidak boleh takut dan tersandera oleh kepentingan kelompok, lebih-lebih mereka yang sesungguhnya memiliki pemikiran dan sikap yang antikonstitusi. Jangan sampai masyarakat teradikalisasi untuk melakukan perlawanan dengan caranya sendiri. Karena hal itu justru akan mendorong terciptanya neraka konflik sosial yang berkepanjangan.

Selasa, 10 November 2020

Aktualisasi Habitus Kepahlawanan


Tulisan ini kadaluwarsa. Biarlah, karena memang tulisan ini tidak dimaksudkan untuk ‘kejar tayang’. Yang lebih fundamental untuk diamati ialah hal apa saja yang kiranya telah kita lakukan untuk memperingati Hari Pahlawan di era Revolusi Akhlaq ini. Adakah metamorfosis dari tingkah laku kita, ataukah masih serupa dengan yang lama? Tetapi seperti yang telah saya kira, acara Hari Pahlawan kali ini sedikit berbeda dari sebelumnya; tak ada lagi peragaan perang di Tugu Pahlawan Surabaya, karena pandemi corona membuat para peraga mungkin masih di rumah saja.

Biasanya, para pemuda dan pegiat sejarah bernostalgia bersama, berpakaian ala tentara, dengan simbol merah-putih di dada, dan ikat kepala merah-putih terbuat dari ikat leher Pramuka, membentuk armada, lalu pawai keliling kota hingga mengadakan pementasan perang 45. Tidak aneh, jika kemudian, pascaperingatannya, kebanyakan kita, tak lagi peka akan kesan dari hari Pahlawan, apalagi pada makna kepahlawanan itu sendiri.

Secara harfiah, heroisme memiliki arti keberanian atau pengorbanan diri yang ditunjukkan oleh seseorang dalam keadaan yang sangat berbahaya, atau dari posisinya yang sangat papa, namun tetap berani mengambil risiko demi kepentingan dan kebaikan yang lebih besar, atau dalam konteks yang lebih luas adalah umat manusia.

Awalnya, makna ini hanya dipahami dalam dunia militer, namun, seiring perkembangan zaman, pemaknaan akan heroisme atau kepahlawanan ini kian banyak dikaitkan dengan nilai-nilai moral secara umum di kehidupan sehari-hari. Darinya, kita dapat menggali nilai-nilai kepahlawanan yang baru, yang relevan untuk dikembangkan bagi kehidupan kekinian, dan tentu nanti di masa depan. Bagaimana supaya nilai-nilai kepahlawanan ini dapat terejawantah dalam sikap hidup dan perilaku anak bangsa? Masih layakkah kita menanyakan adanya pahlawan di negeri kita hari ini? Sejauh mana mental, akhlaq, sikap, dan keteladanan dari para pahlawan, yang tidak pernah alpa kita peringati, dapat menjadi sebuah aktualitas dalam kehidupan kita sehari-hari? Relevansi dan revitalisasi itulah yang saat ini menjadi sebuah urgensi yang penting untuk kita tetapi.

Tidak cukup menghormati mereka hanya dengan mengheningkan cipta, menundukkan kepala semenit untuk mendoakannya. Sebab, pahlawan memang seyogianya tak hanya dimaknai sebagai orang yang berjuang mengorbankan jiwa raga. Lebih jauh, pahlawan harus kita maknai sebagai sebuah nilai kehidupan dan semangat pembaharuan. Terlalu sempit jika kita hanya menghargai pahlawan sebagai sebuah sosok fisik.

Sejatinya, kepahlawanan adalah semangat untuk mandiri, semangat untuk membela kaum yang mendapat penindasan, dan membela nilai-nilai keadilan serta kemanusiaan. Dalam konteks fisik, sosok pahlawan mungkin akan terus kita ingat. Namun, internalisasi nilai-nilai yang mengejawantah dalam segenap sikap dan perilaku kita sebagai generasi penerus bangsa jauh lebih penting untuk direnungi.

Apalagi, jika kita justru makin mengeliminasinya dengan berbagai kekhilafan dan kebobrokan. Hampir semua dari kita pernah mendengar sebuah adagium, bahwa 

Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya.

Namun, hendaknya pemaknaan dari pesan tersebut jangan terlalu pepat dan hanya dimaknai sebagai sebuah penghormatan yang sebatas rutinitas formal-seremonial.

Sekali lagi, penting untuk dituturkan bahwa saat ini tak cukup sekadar “mengheningkan cipta” tanpa pemahaman makna yang menggugah kedalaman jiwa. Mengheningkan cipta bukan sekedar soal kepala yang tertunduk dan mata yang terpejam. Lebih dari itu, prosesi ini seharusnya dapat menghidupkan sebuah evokasi yang dapat menggerakkan kesadaran reflektif kita untuk meneladani sikap hidup dan keutamaan dari seorang pahlawan, yang setia mengabdi pada kemanusiaan, membela hak mereka yang direnggut, melayani yang lemah dan tertindas, kemudian benar-benar mengaktualisasikan habitus kepahlawanan tersebut dalam sebuah kehidupan bermasyarakat.

Senin, 02 November 2020

Kebebasan Berekspresi dalam Perspektif Globalisasi

Pembelaan keras Presiden Prancis Emmanuel Macron terhadap sekularisme Prancis dan kritik terhadap Islam radikal menyusul pembunuhan seorang guru sejarah di Paris, Samuel Paty, menuai reaksi keras dari masyarakat dunia, khususnya komunitas muslim.

Dalam pernyataannya, Macron menyampaikan bahwa di seluruh belahan dunia saat ini, Islam adalah agama yang sedang berada dalam krisis. Selain itu, ia juga dinilai tak mampu memberikan barrier yang jelas antara kebebasan berekspresi yang dilindungi oleh Prancis dengan kegiatan memproyeksikan karikatur Nabi Muhammad SAW di gedung-gedung pemerintah di Montpellier dan Toulouse yang notabene memvisualisasikan Nabi Muhammad SAW merupakan sesuatu yang dilarang keras dalam Islam.

Tak ayal, hal-hal tersebut memicu reaksi yang ‘lantang’, baik dari komunitas maupun tokoh muslim, hingga yang terbaru adalah pemboikotan produk-produk Prancis di beberapa negara. Demi mengantisipasi gejolak yang lebih buruk yang mungkin terjadi, juga menyikapi virus corona yang kembali tak terkendali, pemerintah Prancis akhirnya menetapkan status negara menjadi high alert or under attack.

Ditilik melalui pendekatan sejarah, Prancis merupakan sebuah negara yang sangat mengapresiasi kebebasan berekspresi, setelah revolusi negara itu dimulai pada akhir abad ke-18. Atas gerakan revolusioner tersebut, Prancis kemudian terkenal di seantero dunia sebagai sebuah negara yang senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Ketiga prinsip tersebut muncul sebagai sebuah tanggapan sosial nan kritis dari para warga negaranya terhadap realitas adanya ketidakadilan di balik sistem politik Prancis yang otoriter sekaligus kejam pada saat itu. Dalam menjalankan proses monarki absolutnya, kekejaman sang raja, misalnya, tampak pada proses eksekusi mati dengan guillotine (pisau raksasa sebagai alat pancung). Saat itu, pihak kerajaan tak begitu mentolerir adanya perbedaan pendapat terkait kebijakan kerajaan, siapa pun yang berbeda, maka akan terancam berakhir di guillotine.

Revolusi Prancis timbul bersama tiga tuntutan utama untuk menegakkan kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan, setelah sekian lama mempertimbangkan martabat kemanusiaan dan kebebasan berpendapat. Aktor sekaligus motor dari gerakan revolusioner itu adalah Jean-Jacques Rousseau, seorang filsuf Prancis yang terkenal dengan ungkapannya, 

man was born free and everywhere he is in chains

Sebuah ungkapan yang penuh kontradiksi itu sejatinya tak hanya berlaku di Prancis. Manusia pada hakikatnya bebas, sekaligus terbelenggu di mana pun ia berada. Ungkapan ini menyiratkan bahwa kebebasan absolut tidak pernah ada. Ia terikat dan terbatas oleh ‘kebebasan’ serupa dari pihak yang lain.

Dari sini, muncul sebuah pertanyaan besar yang mendasar, apakah makna sebenarnya dari sebuah kebebasan yang menganulir kedamaian dan kesejahteraan? karikatur dan pernyataan provokatif yang menuai protes beberapa waktu belakangan ini merupakan sebuah momentum sekaligus pintu masuk yang ideal untuk memperbincangkan makna kebebasan berekspresi dalam konteks yang lebih luas, kemanusiaan.

Gonjang-ganjing Dunia

Seperti yang diungkap oleh J.J. Rousseau, di dunia ini tak ada kebebasan yang berdiri sendiri, kebebasan mutlak. Kebebasan kita sebagai makhluk sosial senantiasa bersinggungan dengan eksistensi pihak lain. Jikalau sebuah kebebasan benar menjadi bebas yang sebebas-bebasnya; tak lagi memedulikan keberadaan dan kenyamanan sesama makhluk, maka kebebasan yang demikian merupakan suatu kebebasan yang sembrono, kebebasan yang menegasikan rasa tanggung jawab dan rasionalitas. Dalam konteks ini, apa pun tindakan seseorang, ia senantiasa memiliki cakrawala makna yang mungkin tak terbatas. Ia memiliki struktur temporal, turut andil dalam proses pembentukan suatu beradaban. Tindakan itu senantiasa membawa konsekwensi dalam sebuah dinamika sosial, kehidupan bersama pihak lain dalam berbagai dimensi waktu.

Lebih jauh, ketika kita telah berada di zaman yang serba digital ini, revolusi industri telah membentuk sebuah tatanan global yang seakan mengikis setiap batas dari ruang kehidupan kita. Tanpa kita sadari, kita hampir tak memiliki ruang privat, semuanya seakan dirancang agar kita berbagi ruang demi sebuah ruang publik yang saling tumpang tindih bernama cyber space atau dunia maya. Hal ini meniscayakan bahwa kita sebagai sebuah warga dunia kian berbarengan dalam pelbagai hal. Dengan demikian, globalisasi dapat dimaknai sebagai sebuah proses ekspor dari sekumpulan budaya warga dunia.

Globalisasi yang demikian, jika tak dibersamai dan dimaknai secara penuh kemanusiaan dan rasionalitas, maka akan menjadi sebuah gonjang-ganjing tersendiri bagi eksistensi peradaban kita. Sebab, masalah publikasi karikatur Nabi Muhammad SAW di Prancis dan ungkapan kontoversif dari Emmanuel Macron tentang islam, misalnya, tak lagi menjadi konsumsi eksklusif bagi warga Prancis. Keduanya, saat itu juga, menjadi hidangan bagi dunia internasional. Dalam konteks ini, berbagai kontroversi di atas pantas untuk didiskusikan dari perspektif globalisasi.

Di scene yang lain, kita musti melibatkan aksi protes global terkait penayangan karikatur dan ungkapan Presiden Macron tersebut. Dari sini, kita dapat menarik sebuah hipotesa bahwa rupa dari globalisasi, dewasa ini telah menjadi sebuah potensi akan lahirnya bencana besar bagi umat manusia, ketika kecerdasan (nalar, emosi, spiritual, dll) tak lagi memegang kendali dari praktik hidup kita dalam sebuah ‘kampung’ global. Prancis barangkali masih terlena dengan hegemoni revolusinya hingga tak begitu siap ketika `kebebasan berekspresinya’ menuai protes. Namun, kebebasan yang konon menjadi landasan perjuangan mereka, yang tak lepas dari motif dan sirkumstansi tertentu, dapat menyulut ‘makar’ di banyak tempat lain.

Budi Pekerti sebagai Kendali Diri

Apa yang bisa digali dari realitas yang memantik protes, kekerasan, dan bahkan pembunuhan tersebut? Pertama, aksi protes dan penyerangan di berbagai wilayah di Prancis belakangan ini dapat dicermati sebagai sebuah sikap reaktif yang tak cerdas dan penuh kejahiliyahan. Kedangkalan berpikir dan kekeliruan dalam memaknai kebebasan berekspresi, sebagaimana yang ditunjukkan oleh berbagai pihak yang terlibat, dengan tanpa melihat batas-batas religiusitas dan kemanusiaan, tak harus direspons dengan gerakan-gerakan yang justru dapat menodai dan melukai nurani kemanusiaan itu sendiri.

Kedua, jelas sekali bahwa pihak Charlie Hebdo bukanlah representasi dari negara atau pun agamanya. Karenanya, penyerangan dan tindakan anarkistis yang ditujukan kepada komunitas agama tertentu di Prancis dapat dinilai sebagai sebuah tindakan yang penuh kebodohan. Justru tindakan-tindakan keji tersebut semakin menegaskan betapa lemahnya keberpihakan dan budi pekerti mereka pada prinsip-prinsip luhur kemanusiaan.

Dengan demikian, kebebasan berekspresi yang tak disertai dengan tanggung jawab, kecerdasan, dan budi pekerti dapat berakibat fatal bagi pihak lain. Dalam dunia kita yang begitu dinamis ini, tindakan atas nama kebebasan yang tak memperdulikan rasa adil dan kenyamanan hidup pihak lain dapat menimbulkan ketersinggungan dan bahkan sikap antitesis yang justru menciderai persatuan, nurani, dan martabat warga dunia; tak hanya warga dari suatu komunitas atau golongan tertentu. Karena itu, pemerintah (negara-bangsa) sebagai salah satu aktor dari proses globalisasi ini, semestinya lebih cerdas dan bijak dalam mengantisipasi aksi-aksi tak bertanggung jawab yang dapat berdampak global, bukan sekedar permisif dengan dalih prerogatif. 

Featured Post

Hai. Kali ini berbeda dari artikel biasanya yang lebih sering menuliskan tentang pengetahuan umum. Karena saya akan menceritakan pengalaman ...

Continue reading