Jumat, 30 Oktober 2020

Sumpah Pemuda; dari UU Cipta Kerja hingga Komodo di Pulau Rinca

Komodo Dragon by pxfuel CC0


Momen hari sumpah pemuda tahun ini nampaknya dijadikan oleh beberapa pihak sebagai sebuah instrumen gugatan terhadap sistem kekuasaan yang dinilai semakin eksploitatif. Oknum dari rezim yang tampil di gelanggang politik lagi-lagi ditaksir lebih terasa sebagai agen bagi alat kepentingan kapitalis.

Kesan tersebut setidaknya dipantik oleh dua berita yang sedang trending di tanah air; pengesahan UU Cipta Kerja dan gonjang-ganjing komodo di pulau rinca. Terlepas dari perspektif benar-salah, aksi vokal berupa demonstrasi yang penuh kontroversi ini dapat pula dimaknai sebagai sebuah proses bangkitnya kesadaran kebangsaan yang dimulai melalui berbagai organisasi sosial kepemudaan. Bentuk anarkisme memang perlu dikoreksi, namun ada pula sisi dimana aksi-aksi ini mendapat apresiasi karena terlahir dari sebuah proses diskursif; dimana ketika terdapat eksploitasi atas suatu bangsa, maka pemuda harus melawan dengan intelektualitasnya. Kecerdasan berpikir ini merupakan langkah aspiratif-kolektif yang sekaligus menjadi modal budaya. Modal budaya inilah kelak yang dapat dijadikan sebagai penyeimbang dari modal ekonomi dan politik yang dimiliki oleh mereka para penguasa yang lalai terhadap norma.

Tak dapat dipungkiri bahwa potensi kapitalisasi memang senantiasa tersebar luas di negara kita tercinta, tergiurnya berbagai pihak untuk dapat menguasainya secara sepihak adalah sebuah keniscayaan. Namun, di satu sisi, kesadaran untuk melawan kapitalisasi dan liberalisasi yang eksploitatif ini kian menggugah alam bawah sadar para pemuda untuk membentuk kembali jati diri bangsa atas dinamika tata negara yang mengemuka.

Dalam konteks inilah, kita membutuhkan kesadaran lingkungan sebagai sebuah ideologi baru nasionalisme Indonesia. Setelah 92 tahun sejak dunia mendengar keputusan Kongres Pemuda Kedua di Batavia tahun 1928, bangsa ini mulai berdiri tegak di antara negara-negara adidaya dunia.

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren yang positif. Hal ini memengaruhi gaya hidup masyarakat yang makin hari kian konsumtif. Ironisnya, kemajuan ekonomi yang terjadi saat ini juga sangat dipengaruhi oleh usaha eksploitasi atas sumber daya alam dibandingkan kemampuan inovatif yang lain. Sebagai contoh nyata di depan mata, kita sebagai warga kota, kian tak memiliki ruang terbuka hijau akibat tergusur oleh tingkat kebutuhan permukiman dan kegiatan komersial yang luar biasa. Akibatnya, permukiman meraja lela, namun tak begitu diimbangi dengan sistem sanitasi dan drainase yang paripurna, sehingga banjir dan kekeringan menjadi ancaman rutin yang harus dihadapi oleh semua.

Atensi publik terhadap foto viral seekor komodo yang menghadang truk di tengah pembangunan ekowisata di pulau rinca seakan menjadi angin segar sekaligus gambaran masyarakat yang masih memiliki kesadaran akan pentingnya penyelamatan dan pelestarian lingkungan hidup untuk kelangsungan generasi mendatang. Terlepas dari apa yang sebenarnya terjadi di pulaunya para naga, respon dan inisiasi seperti itu dapat menjadi inspirasi dan sarana memperkuat kesadaran masyarakat tentang pentingnya menyelamatkan dan melestarikan flora dan fauna demi masa depan anak cucu bangsa.

Namun, di sisi lain, ironisnya, program lingkungan hidup secara eksplisit masih membahas seputar penegakan hukum. Padahal, hal-hal tersebut tak lain hanya sebuah gejala yang nampak dari kesembronoan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir. Penegakan hukum pada program lingkungan hidup layaknya analgesik yang tak menyembuhkan.

Dunia dan khususnya bangsa ini, sedang menghadapi masalah serius terkait dengan kelangsungan lingkungan hidup. Banjir, kekeringan, tanah longsor, kebakaran hutan, kenaikan permukaan air laut, pencemaran air dan udara, serta kehilangan keanekaragaman hayati, sudah masuk dalam tahap mengancam kelangsungan hidup masyarakat dan bahkan telah memakan korban ribuan jiwa setiap tahunnya. Semua pihak harus bersinergi melakukan inovasi dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup untuk mengatasinya.

Yang perlu digarisbawahi di sini ialah, bahwa lingkungan hidup adalah suatu kesatuan wilayah kehidupan yang berkorelasi satu sama lain, yang sejatinya tak hanya dibatasi oleh sekedar batas-batas ekologi yang ditentukan oleh kondisi geografis dan iklim, namun jauh lebih luas daripada itu, ini adalah masalah bagaimana manusia mampu memoderasi kuriositasnya terhadap alam semesta beserta isinya.

Sabtu, 24 Oktober 2020

Maulid Nabi sebagai Inspirasi Pemimpin Negeri

Kepemimpinan merupakan sebuah relasi dua arah antara seorang pemimpin dan obyek yang dipimpin. Keduanya saling bertautan dan mempengaruhi satu sama lain. Dukungan penuh dari mereka yang dipimpin menjadi sebuah keniscayaan demi membentuk sosok pemimpin yang ideal. Begitupun sebaliknya, pemimpin yang memiliki ketajaman intuisi dan kelembutan hati akan dapat membentuk sebuah struktur masyarakat yang madani.

Dalam model kepemimpinan, utamanya di Indonesia yang menganut paham demokrasi, peran masyarakat selaku obyek sekaligus subyek demokrasi menjadi sangat vital. Apa sebab? Kontribusi masyarakat dalam memilih seorang pemimpin dapat berimplikasi secara langsung dalam kehidupan sosial mereka. Masyarakat musti cerdas dan bijak dalam memberikan suaranya, mereka musti mengenal, dan lebih jauh memahami siapa sosok yang akan mewakili aspirasi mereka kelak. Ketika masyarakat lalai akan hal ini, degradasi sosial cepat atau lambat akan menjadi sebuah keniscayaan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW: "Jika amanah telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi." Ada seorang sahabat bertanya: 'Bagaimana maksud amanah disia-siakan?' Nabi menjawab: "Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu." (HR Al-Bukhari)

Sehebat apapun sosok seorang pemimpin, ia tak akan membawa pengaruh berarti bilamana tidak didukung oleh masyarakat yang cerdas, yaitu mereka yang benar-benar mengerti siapa yang seharusnya diberikan amanah untuk menjadi pemimpinnya. Hal ini telah mendapat dukungan dari berbagai fakta sejarah yang menceritakan kisah serupa.

Dalam momentum maulid Nabi kali ini, seyogianya kita bercermin kembali pada sosok Nabi Muhammad SAW, seorang pemimpin agung, yang suri tauladannya kekal tak tergerus zaman, relevan hingga akhir masa. Kisah kepemimpinan Beliau sejatinya menjadi percontohan dari sebuah interelasi yang sama-sama baik, oleh pemimpin maupun mereka yang dipimpin.

Kitab-kitab tarikh kerap mengisahkan Nabi Muhammad SAW sebagai sosok yang shiddiq (jujur), amanah (dapat dipercaya), tabligh (menyampaikan) dan fathonah (cerdas). Bahkan sebelum Beliau mendapat risalah kenabian, Beliau telah dikenal luas memiliki sifat-sifat dasar seorang pemimpin seperti itu. Riwayat kepemimpinan Beliau ini agaknya mampu menjadi inspirasi bagi setiap diri untuk dapat menjalankan roda kepemimpinan sebaik mungkin, setidaknya mampu menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri. 

Seorang pemimpin, sejatinya tak butuh pencitraan untuk mengklaim bahwa dirinya adalah sosok yang jujur dan amanah, jika memang di dalam dirinya sudah tertanam sifat-sifat mulia tersebut. Begitupun Nabi Muhammad SAW, peristiwa pengembalian Hajar Aswad pada tempatnya yang sudah kerap kita dengar di buku-buku pendidikan agama islam, dengan sangat gamblang membuktikan sifat arif dan bijaksana dari sosok manusia pilihan ini dalam mengakomodasi kebutuhan umat akan sosok pemimpin.

Demikianlah suri teladan yang hendaknya dijadikan panutan bagi setiap politikus dimanapun berada, khususnya di negeri ini, yang akhir tahun mendatang akan maju ke gelanggang pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak. Kebijaksanaan semacam itulah yang kini dibutuhkan oleh rakyat guna jalannya republik yang aman dan penuh kesejahteraan, bukan sekedar bagaimana membentuk sebuah produk perundang-perundangan yang bertujuan hanya untuk memenuhi nafsu kekuasaan.

Tak dapat dinafikan, bahwa kini, panggung kekuasaan telah penuh sesak dengan oknum yang hanya haus akan jabatan nan profan. Tak peduli lagi soal amanah dan cara rakyat dapat disejahterakan. Padahal, telah jelas dalam sabdanya, Rasul nan Agung, Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwasanya setiap individu ialah pemimpin. Kelak, kita semua akan dimintai pertanggungjawaban atas segala kepemimpinan yang telah kita jalankan. Konteks dari hadits ini bukanlah untuk presiden, gubernur, walikota, atau bupati saja, namun juga mencakup tingkat kepemimpinan terkecil, diri pribadi masing-masing. Oleh sebab itu, sudah semestinya bagi seorang pemimpin untuk berkonsentrasi penuh menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kepemimpinan yang diembannya, supaya tujuan mulia dalam sebuah kepemimpinan dapat diraih secara paripurna.

Peringatan maulid Nabi yang berdekatan dengan pilkada serentak ini sejatinya musti dijadikan sebagai momentum bagi lahirnya (maulid) kepemimpinan sejati, yaitu kepemimpinan yang melandaskan diri dan bergerak untuk kemaslahatan semua. Apalagi di tengah pandemi covid-19 yang semakin membuat keadaan bangsa menjadi lebih papa. Kepemimpinan sejati dapat menjadi angin segar manakala kita sebagai masyarakat sekaligus subyek demokrasi benar-benar menggunakan hati nurani kita dalam memilih sosok yang kompeten di bidangnya. Tidak sekadar memilih, apalagi karena pamrih.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa kontestasi pemilihan di tingkat apapun membutuhkan modal yang tak kecil. Itu pun yang menjadi salah satu faktor money politics sebagai akar tunggal korupsi tetap menjamur di negeri ini. Tentu ini menjadi sebuah dilema tersendiri, di satu sisi, kita tidak dapat menyalahkan masyarakat sepenuhnya. Minimnya perhatian dari para legislator seakan menjadikan mereka pasrah untuk turut menjadi bagian dari lingkaran setan ini. Ketika faktor penyebab tadi dapat diselesaikan, para pemimpin mau turun ke lapangan, mendengar, dan memperhatikan kebutuhan rakyatnya, maka transaksi pamrih dan money politics semacam ini perlahan akan hilang dengan sendirinya.

Itulah sekilas gambaran bahwa sosok seorang pemimpin dan obyek yang dipimpinnya sama-sama memiliki peran dan fungsi yang sejatinya mulia dan saling memuliakan. Bila ada salah satu pihak yang menegasikan peran dan fungsinya, maka secara otomatis pihak lain pun akan melakukan peran dan fungsi yang sama. Dalam konteks ini, faktor keberanian dan kesadaran diri dari semua pihak menjadi sangat penting untuk dilakukan demi memutus hubungan tidak sehat itu secara serentak. Para calon pemimpin tidak lagi mengandalkan pamrih pada proses pemilihan, apa pun bentuknya. Pun demikian, masyarakat juga tidak lagi menggunakan hak pilihnya atas dasar transaksi sesaat. Itulah kiranya kepemimpinan sejati yang telah diteladankan oleh Nabi Muhammad SAW sejak 14 abad silam. Hendaknya, momen perayaan maulid Nabi ini mampu kita jadikan sebagai tonggak perubahan sekaligus kebangkitan melalui peneladanan akhlaq-akhlaq agung dari Beliau, khususnya dalam proses dan dinamika kepemimpinan.

Dengan semangat dan mengharap berkah maulid Nabi, mari kita jadikan Pilkada 2020 sebagai momentum bagi lahirnya para pemimpin-pemimpin sejati. Sebuah kepemimpinan yang terpilih atas dasar nurani yang suci dan kecerdasan intuisi. Semoga Tuhan merahmati.

Rabu, 14 Oktober 2020

Kurban sebagai Momentum Kebangkitan

Hari raya Idul Adha telah kita songsong bersama. Setelah shalat Ied, hingga tiga hari berikutnya, umat Islam yang memiliki kecukupan finansial dianjurkan untuk menyembelih hewan kurban, baik berupa unta, sapi maupun domba.

Syariat ini merujuk pada puncak kepatuhan Nabi Ibrahim AS kepada Allah SWT. Melalui sebuah mimpi, Allah SWT memerintahkan Nabi Ibrahim AS untuk menyembelih putra kesayangan yang telah lama ia nantikan kehadirannya. Mimpi yang datangnya berulang kali itu, ia yakini sebagai sebuah firman yang harus dilaksanakan segera. 

Dari riwayat inilah, terdapat sebuah esensi bahwa berkurban sebenarnya adalah bentuk dari pemenuhan salah satu perintah syariat (Allah). Esensi tersebut juga termaktub dalam Al-Qur’an surat Al-Kautsar ayat 1-3 yang berbunyi, “Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka, dirikanlah shalat karena Tuhanmu dan berkurbanlah.” Ayat tersebut kemudian dipertegas oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, “Barang siapa yang memperoleh kelapangan, namun ia tidak berkurban, janganlah ia menghampiri tempat shalat kami.”

Namun, melihat situasi bangsa kita yang sedang dihadapkan pada kondisi yang memprihatinkan, di tengah semakin bertambahnya masyarakat yang sengsara sebagai dampak pandemi virus korona, perlu kiranya memaknai ibadah kurban sebagai momentum kebangkitan atas carut marutnya keadaan sosial-ekonomi bangsa saat ini. Di samping, sebagai upaya revitalisasi terhadap kadar keimanan dan ketakwaan kita dalam melaksanakan perintah Tuhan Yang Maha kuasa.

Masalahnya kini, apakah proses ritual-formal ibadah kurban, termasuk penyembelihan hewan benar-benar membuka kesadaran sosial masyarakat kita? Atau, hanya sekadar dimaknai sebagai sebuah proses pendistribusian daging, lalu kemudian lenyap tak bermakna, sehingga tidak dapat menjadi solusi atas situasi bangsa yang sedang papa?

Oleh sebab itu, re-interpretasi terhadap ibadah kurban harus meliputi faktor-faktor yang dapat menunjang terjadinya kesadaran masyarakat. Dalam Islam, makna suatu ibadah tidak bisa dilepaskan, setidaknya dari dua hal, yaitu aspek vertikal (hablun min Allah) dan aspek horizontal (hablun min al-nas). Kedua aspek ini tidak bisa dilihat secara parsial, namun harus dipandang secara integral, utuh, dan komprehensif, tak terkecuali dalam ibadah kurban.

Aspek vertikal (hablun min Allah) ibadah kurban adalah bahwa semangat kurban merupakan salah satu syariat yang bertujuan menguji keimanan dan tingkat kecintaan seorang hamba kepada penciptanya. Apakah harta dan segala yang ia miliki memalingkan dirinya dari Allah SWT. Meski sebenarnya, cinta kepada harta maupun sanak famili merupakan fitrah manusia, tetapi seharusnya, cinta kepada Allah dan Rasul-Nya menjadi prioritas di atas segalanya.

Aspek ini, paling tidak, menunjukkan bahwa ketika seorang manusia berkurban, maka ia telah memenuhi sebagian dari sabda Tuhannya. Begitu juga sebaliknya, ketika dia tidak melaksanakannya, maka ketaatan dan kecintaannya terhadap Allah SWT dan Rasul-Nya dianggap kurang optimal.

Sejarah mencatat, bahwa banyak dari sahabat Nabi yang tetap melaksanakan ibadah kurban walau secara finansial mereka dalam keadaan serba kekurangan. Hal itu merupakan sebuah bukti kecintaan (mahabbah) mereka kepada Allah dan Rasul-Nya yang begitu menggebu, sehingga mampu mengalahkan kecintaan mereka terhadap dirinya sendiri.

zaini abdullah from kuantan,pahang, Malaysia / CC BY

Kedua, aspek horizontal yakni perintah Tuhan kepada umat Islam yang mampu, agar mendistribusikan dagingnya kepada mereka yang membutuhkan. Perintah ini sekaligus menyiratkan pesan substansial kepada kita agar selalu memiliki semangat (ghiroh) untuk senantiasa berusaha membantu meringankan penderitaan orang lain. Bantuan yang diberikan pun tidak selalu harus berupa materi, melainkan bisa juga dengan apa pun yang dapat kita sumbangkan demi penyelesaian problematika sosial. Misalnya, sumbangan pikiran, motivasi, tenaga, dan lain sebagainya.

Melalui aspek kedua ini, secara otomatis, orang yang setiap tahun melaksanakan kurban, secara hakikat belum dapat disebut ‘berkurban’ jika dalam dirinya belum tertanam semangat untuk membantu meringankan beban penderitaan orang lain dalam kehidupannya sehari-hari.

Sebaliknya, meskipun tidak memiliki kemampuan untuk melakukan kurban, tetapi selama dalam dirinya telah terpatri semangat untuk selalu berusaha meringankan beban penderitaan orang lain, mereka inilah (yang secara substansial) layak disebut sebagai pengurban sejati.

Imam Ghazali pun pernah menyiratkan hal ini dalam masterpiecenya, Ihya al-Ilmu ad-Din, bahwa penyembelihan hewan kurban tidak lain merupakan sebuah entitas penyembelihan sifat kehewanan manusia. Oleh sebab itu, kurban semestinya dapat mempertajam kepekaan dan tanggung jawab sosial (social responsibility) kita. Dengan menyisihkan sebagian rezeki untuk berkurban, diharapkan timbul rasa persaudaraan di kalangan masyarakat.

Karenanya, panggilan berkurban hendaklah disikapi secara multidimensi dan penuh sinkronisasi antara kedua aspeknya, baik secara vertikal maupun horizontal. Memaknainya hanya dengan satu aspek saja, dapat menimbulkan ketertimpangan kondisi antara moralitas dan sosialnya.

Memaknai ibadah kurban semacam ini, merupakan sebuah keniscayaan bagi kita yang sedang berada di titik nadir dan masih bergelut dengan korona, dengan harapan, masyarakat dapat menyadari pentingnya saling berbagi, membantu dan saling meringankan kegetiran sesama anak bangsa.

Wallahu a’lam bish shawaab.

Jumat, 25 Mei 2018

Identitas Diri dan Stigma

'Kita dulu dipertautkan Tuhan dalam keheningan perasaan, lengkap beserta melodi-melodinya, seperti angin yang menyeka mawar~'

Prosa itu saya ungkapkan 4 tahun silam kepada wanita blesteran Jawa-Tionghoa yang kemudian luluh dan berkenan menambatkan hatinya pada saya. Menikah dengan seseorang yang berbeda suku, apalagi keturunan Tionghoa merupakan hal yang cukup tabu di keluarga besar saya, maklum, karena pada dasarnya, keluarga saya berasal dari desa yang notabene kesan eksklusifitas ke-Jawa-annya masih amat kental. Meski demikian, tidak mempengaruhi sedikitpun penerimaan keluarga besar saya terhadap istri, walau di luar sana, stigma dan isu tentang ke-Tionghoa-an tidak banyak berubah. Inilah yang menurut saya aplikasi real dari sebuah konsep adi luhung warisan budaya Nusantara bernama toleransi.

Cina Benteng Wedding by Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0

Stigma negatif terkait ke-Tionghoa-an tak bisa dilepaskan dari munculnya Tiongkok sebagai salah satu kekuatan besar dunia. Hal ini membuat banyak orang Indonesia menjadi ketakutan dan cenderung paranoid terhadap apa saja yang berkaitan dengan Tiongkok, khususnya masyarakatnya, yang kini kita kenal dengan masyarakat Tionghoa. Kini, entah siapa yang mengawali, malah ada narasi seakan-akan Tiongkok akan melakukan invasi besar-besaran ke Ibu Pertiwi, yang dapat mengancam kelangsungan hidup kita sebagai warga negara Indonesia secara individual dan sebagai bangsa maupun negara. 

Kalau kita tarik jauh ke belakang, di zaman pergerakan, semua ketakutan (yang tidak jelas) yang kini terjadi, tidak lepas dari sejarah panjang politik identitas yang diberlakukan VOC untuk menjaga agar kaum Jawa dan keturunan Tionghoa tidak bersatu dan menyaingi perdagangan VOC. Kemudian dilanjutkan oleh Orde Baru yang banyak melakukan pembantaian terhadap warga keturunan Tionghoa. Selama masa Orde Baru inilah, berbagai stigma dan prasangka terhadap warga keturunan berkembang.

Ada yang bilang, orang Tionghoa itu pelit. Bagi saya, hal itu tidak sepenuhnya benar, buktinya, saya pernah bertemu orang Tionghoa yang memang benar-benar pelit, namun di lain kesempatan, saya juga bertemu orang yang memiliki perangai serupa dari suku dan ras lain. 

Ada yang bilang, orang Tionghoa itu tamak. Bagi saya, hal itu tidak sepenuhnya benar, buktinya, saya pernah kenal orang Tionghoa yang memang benar-benar tamak, namun di lain kesempatan, saya juga bertemu orang yang memiliki perangai serupa dari suku dan ras lain.

Ada yang bilang, orang Tionghoa itu suka memeras. Saya pun pernah mendengar hal serupa, namun saya juga kerap menemui orang yang memiliki perangai sejenis dari suku dan ras lain.

Ada yang bilang, orang Tionghoa tidak suka berbaur. Memang ada orang Tionghoa yang saya kenal yang tidak suka berbaur. Namun saya juga tau bahwa ada orang dari suku dan ras lain yang juga begitu.

Ada lagi yang bilang, bahwa orang Tionghoa itu mata duitan, semuanya kaya. Beberapa dari yang saya kenal memang demikian, tapi ada juga yang begitu dari suku dan ras lain.

Di samping itu semua, saya juga sering berjumpa dengan banyak orang Tionghoa yang sangat penyayang dan murah hati. Mereka suka melakukan kerja sosial kepada kelompok masyarakat mana pun yang kurang beruntung. Saya juga punya sahabat-sahabat dari keturunan Tionghoa yang sangat pendengar, sabar, murah hati, dan senang sekali berbagi apa pun yang mereka punya. Mereka juga orang-orang yang sangat toleran dan menghormati orang lain, termasuk menghormati perbedaan antara mereka dengan saya.

Saya bahagia sekali berkesempatan mengenal banyak orang Tionghoa, dan bahkan bisa menikahi salah seorang dari keturunannya. Sama bahagianya dengan mengenal banyak orang Jawa, orang Dayak, orang Madura, orang Sunda, dan orang-orang dari suku dan ras lain. Juga orang-orang dengan agama yang berbeda dengan saya. Perkenalan dengan banyak orang yang berlatar belakang berbeda ini mengajarkan saya banyak hal, satu yang paling penting adalah

Ke-suku-an dan ras hanya menjelaskan dari mana asal seseorang, tapi tidak menjelaskan apa pun mengenai karakter orang itu. Agama hanya menjelaskan apa yang dia yakini, tetapi sama sekali tidak bisa menjelaskan mengenai bagaimana dirinya sebagai seorang manusia.

Satu-satunya cara untuk dapat benar-benar mengetahui dan memahami mengenai bagaimana ‘way of lifeorang-orang dari suku, ras, dan agama lain adalah dengan membuka diri terhadap mereka. Ketika kita melakukannya, kita akan menemukan bahwa di balik semua identitas suku, ras, dan agama, setiap orang adalah sama dengan kita, satu dalam bingkai kemanusiaan. Semuanya saya yakin sama-sama menginginkan agar bisa hidup damai. Sama-sama ingin bekerja dalam rasa aman, sama-sama ingin memberi yang terbaik bagi keluarga, sama-sama ingin bermanfaat bagi orang lain, sama-sama ingin menyayangi dan disayangi, sama-sama ingin menjadi bagian dari masyarakat, dan sama-sama ingin membawa perubahan positif bagi peradaban dunia.

Last but not least, suku, ras, dan agama, bukanlah siapa mereka sesungguhnya. 

Suku, ras, dan agama akan tetap mulia tanpa campur tangan manusia, sedangkan kita akan tetap cidera jika tanpa campur tangan ketiganya. 

Selasa, 16 September 2014

Opinion : 100 PERSEN INDONESIA !




"Tantangan yang kita hadapi sangat berat", kata Pak SBY dalam pidato pertamanya sebagai Presiden RI yang ke-6.

Beratnya tantangan kita sebagai Bangsa Indonesia ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa sebagai Bangsa kita masih menghadapi : (1) Rendahnya kualitas keberagaman dan karakter; (2) semakin terkikisnya nasionalitas, rasa persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia; (3) masih rendahnya kualitas pendidikan dan kualitas kesehatan; (4) masih rendahnya tingkat kecerdasan, keterampilan hidup, dan competitiveness untuk menghadapi persaingan global yang dipimpin oleh para innovation regime; (5) masih rendahnya budaya keunggulan, baik belajar dan berbagai turunannya, budaya tertib hukum, budaya kualitas, kerjasama, kerja keras, dan kerja cerdas, team-net, profesionalitas, pelayanan, apresiasi, hemat dan menabung, wiraswasta, dan lain sebagainya; (6) masih rendahnya kualitas kebudayaan Bangsa ini, terutama menyangkut pola pikir, pola sikap, dan nilai yang sesuai dengan tuntutan perubahan dan tangguh dari pengaruh-pengaruh negatifnya.

Sementara itu, birokrasi pemerintahan kita pun masih jauh dari profesionalitas, pelayanan, transparansi, dan akuntabilitas, Sehingga tingkat korupsi sangat dan kian tinggi. Dan itu justru terjadi di negara yang sedang dilanda badai krisis.

Dengan begitu, Indonesia bukan lagi negara korupsi, tapi sudah menjadi negara kleptokrasi. Negeri yang produktif dalam jual beli hukum, negara yang para penguasanya hanya menjadikan jabatan dan kekuasaan semata-mata untuk memperkaya diri, keluarga, dan kelompok kepentingannya.

Dengan miris kita lihat bersama, perusakan lingkungan baik legal maupun ilegal, pencurian kayu, pembakaran hutan, asap-asap meracuni hingga mengganggu stabilitas negara tetangga, itu semua terus berlanjut seperti tak bisa dihentikan, menambah coreng-moreng wajah kita di hadapan warga dunia. Persoalan ini sudah mencapai tahap yang harus diwaspadai. Lalu apalagi yang akan kita andalkan guna perbaikan masa depan Bangsa Indonesia ?

Di sisi lainnya, kita didesak oleh ekonomi pasar dan globalisasi oleh negara-negara Barat yang bukan rahasia umum sarat akan kepentingan penguasa modal yang kapitalistik, rakus bahkan predatorik. Di tangan mereka yang tak memiliki hati nuranilah sesungguhnya proses peminggiran, dehumanisasi, pemiskinan, dan pembodohan bisa efektif, dengan mengatasnamakan negara, pembangunan, bantuan dan kerja sama internasional. Di tangan mereka pula imperialisme dan terorisme ekonomi, politik, budaya dan gaya hidup global serta negara kuat atas negara lemah berjalan sangat mulus, nyaris tanpa perlawanan.

Lalu bagaimana ? Mau dibawa kemana Bangsa kita ? Yang terpenting yang harus kita perhatikan bersama, Kita harus sadar sesadar-sadarnya bahwa kita sudah 69 tahun merdeka dan berdaulat, kita ini 100 PERSEN INDONESIA !

Featured Post

Hai. Kali ini berbeda dari artikel biasanya yang lebih sering menuliskan tentang pengetahuan umum. Karena saya akan menceritakan pengalaman ...

Continue reading