Akhir-akhir ini, kita kerap disajikan berita mengenai berbagai kegiatan publik yang melanggar protokol kesehatan (prokes) di berbagai wilayah di Indonesia. Hal ini menggelindingkan bola salju kesadaran kritis-fungsional terhadap praktik ketidakadilan di berbagai tempat oleh berbagai kelompok masyarakat sipil (civil society).
Atas nama keadilan pula, kita tentu layak menyoal keseriusan pemerintah dan institusi penegak hukum dalam mengasah ketajaman pisau hukum negara. Jangan sampai, penurunan kualitas penegakan hukum dan ambivalensi penegakan prokes saat pandemi kian menjadi fakta yang merisaukan.
Apapun pandangan kita soal pandemi, kita tentu sama-sama tahu bahwa tren kasus pandemi di Indonesia belum bisa dikatakan terkendali. Di sisi lain, kita pun tidak menginginkan terjadinya benturan atau konflik berlatar belakang sentimen apapun, namun yang lebih penting daripada itu semua ialah jangan sampai ada pencideraan terhadap bangunan kesadaran publik akan kesehatan dan jaminan kehidupan masyarakat. Sejatinya, berbagai respon masyarakat yang menunjukkan keresahan terhadap maraknya pelanggaran sosial, bersifat substansial. Masyarakat merasa perlu untuk menuntut kepada negara (pemerintah) supaya lebih tegas dalam menindak setiap praktik pelanggaran sosial, apapun latar belakangnya. Karena ketika negara (pemerintah) seolah melakukan pembiaran, maka kesabaran publik dapat menuju kepada titik toleransi yang justru dapat menimbulkan ekses yang luar biasa bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kecenderungan seperti itu menimbulkan konsekuensi yang sangat menakutkan. Ketika sebuah komunitas terperangkap masalah dan tidak mendapatkan jalan keluar untuk mengeliminasi potensi konfliknya, maka komunitas-komunitas tersebut “dipaksa” untuk memilih jalannya sendiri, karena pemerintah dan penegak hukum tak kunjung hadir sebagai penengah. Tak jarang, pilihan itu tampak sebagai sesuatu yang sangat ekstrem, sebagaimana tercermin dari rangkaian konflik horizontal di berbagai media belakangan ini.
Selain itu, keresahan ini juga memiliki logika konstititusional, yakni meneguhkan sikap kebangsaan yang dilandasi oleh semangat kebhinekaan, keberagaman, kemanusiaan dan toleransi multikultural. Apalagi sebagian dari elemen masyarakat kita masih memendam trauma dan menganggap eksistensi konstitusi saat ini terancam oleh menguatnya kekuatan ideologi transnasional yang ingin membentuk negara teokratis dan mengganti dasar negara Pancasila.
Memang, menjelang musim pemilihan kepala daerah serentak dan di dalam iklim demokrasi yang terkesan kian liberal ini, setiap entitas warga negara maupun kelompok-kelompok tertentu berhak menunjukkan ekspresi politiknya, namun bukan berarti ekspresi politik tersebut dapat serta merta menegasi koridor hukum dan konstitusi.
Ironisnya, pelanggaran sosial yang terjadi belakangan ini kerap dikaitkan dengan legitimasi kelompok mayoritas tertentu yang justru melahirkan resistensi masyarakat. Hal ini seharusnya tidak akan terjadi apabila negara (pemerintah) tegas dalam menegakkan prinsip konstitusi dan aturan hukum yang berlaku.
Sejatinya, resistensi masyarakat memiliki muara tujuan untuk menegakkan prinsip hidup bernegara yang damai, rukun dan adil di tengah samudera perbedaan. Sudah saatnya negara (pemerintah) merespons dengan langkah imperatif yang tegas dan adil. Negara tidak boleh takut dan tersandera oleh kepentingan kelompok, lebih-lebih mereka yang sesungguhnya memiliki pemikiran dan sikap yang antikonstitusi. Jangan sampai masyarakat teradikalisasi untuk melakukan perlawanan dengan caranya sendiri. Karena hal itu justru akan mendorong terciptanya neraka konflik sosial yang berkepanjangan.
